Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla dan Mitigasi Jelang Puncak El Niño
Pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung dan pengaruh El Niño yang kuat. Strategi penanganan diperkuat melalui pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan lahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta peningkatan sistem pemantauan cuaca, titik panas, dan kualitas udara.
Langkah tersebut menjadi penting karena September 2026 masih berada dalam fase kritis karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah, sementara pengaruh El Niño meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di sebagian Sumatera dan Kalimantan. BMKG sebelumnya juga memperkirakan pengaruh El Niño dapat bertahan setidaknya hingga awal kuartal I-2027.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menurunkan kewaspadaan karena ancaman karhutla masih dapat berkembang apabila penanganan di lapangan tidak dilakukan secara tepat.
“Ini kita belum sampai ke puncak. Maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat,” ujar Djamari.
Pemerintah karena itu memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kawasan hutan. Enam provinsi menjadi perhatian utama pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan yang dikutip BNPB, pada 5 September terdeteksi 558 hotspot secara nasional, turun dari 818 titik sehari sebelumnya. Pemerintah tetap menekankan bahwa setiap hotspot memerlukan verifikasi lapangan karena tidak seluruhnya secara otomatis menunjukkan kejadian kebakaran.
Pengawasan terhadap pengelolaan lahan juga diperketat. Pemerintah menegaskan pemegang konsesi memiliki tanggung jawab mencegah dan menangani kebakaran di kawasan yang berada dalam pengelolaannya. Dugaan kebakaran yang timbul akibat kesengajaan maupun kelalaian mulai diproses melalui mekanisme hukum.
Djamari menyampaikan bahwa sejumlah indikasi pelanggaran telah ditemukan di lapangan dan sebagian telah memasuki proses penegakan hukum. Langkah tersebut menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan dan pertanggungjawaban pihak yang mengelola kawasan.
Pemerintah juga melakukan koreksi terhadap praktik pembukaan lahan dengan pembakaran yang sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan berbasis kearifan lokal. Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla pada 7 September, pemerintah menyatakan penerapan ketentuan yang memungkinkan pembakaran hingga luasan tertentu dihentikan sementara di daerah untuk dievaluasi dan diperbaiki. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari peningkatan kehati-hatian menghadapi kondisi kemarau dan risiko kebakaran yang tinggi.
Di sisi mitigasi, BMKG memperkuat dukungan berbasis data meteorologi dan klimatologi. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan September masih menjadi periode yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi karena kondisi atmosfer relatif kering, hotspot masih terdeteksi, dan risiko penyebaran asap tetap terdapat di sejumlah wilayah.
BMKG menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca bersama BNPB, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta unsur terkait lainnya. OMC diarahkan terutama untuk meningkatkan pembasahan lahan, khususnya kawasan gambut, sehingga membantu tim pemadam di darat sekaligus mengurangi risiko api meluas.
Pelaksanaan operasi dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan kondisi atmosfer, pergerakan awan, arah angin, kelembapan, serta kebutuhan setiap wilayah. Pada awal September, OMC untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla antara lain dilaksanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan sejumlah daerah lainnya.
Pendekatan berbasis teknologi tersebut telah memberikan dukungan terhadap penanganan di lapangan. Dalam pelaksanaan OMC di Kalimantan Barat, misalnya, BMKG mencatat pemanfaatan potensi awan mampu menghasilkan hujan yang membantu membasahi kawasan gambut dan mendukung pengendalian titik api. Namun, pemerintah menegaskan bahwa OMC merupakan bagian dari rangkaian penanganan dan tetap harus berjalan bersama pemadaman darat, patroli, pengawasan kawasan, serta penegakan hukum.
Selain penanganan karhutla, OMC dimanfaatkan untuk membantu menjaga ketersediaan sumber daya air. BMKG menggunakan informasi meteorologi, tinggi muka air gambut, kondisi waduk, serta pemantauan hotspot sebagai dasar menentukan intervensi. Pendekatan tersebut memungkinkan mitigasi dilakukan secara lebih terarah sesuai risiko yang berkembang di masing-masing wilayah.
Penguatan sistem peringatan dini juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah. BMKG terus menyediakan informasi prakiraan cuaca dan iklim, pemantauan hotspot, kondisi kekeringan, serta kualitas udara kepada pemerintah pusat maupun daerah agar tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Kewaspadaan tetap diperlukan mengingat perkembangan terbaru menunjukkan atmosfer kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Hingga Dasarian I September 2026, sekitar 81 persen Zona Musim telah memasuki musim kemarau, sementara El Niño tercatat berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut membuat pencegahan kebakaran dan perlindungan kawasan gambut tetap menjadi prioritas.
Ke depan, penanganan karhutla membutuhkan konsistensi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat. Pengawasan terhadap kawasan konsesi, patroli lapangan, pengendalian aktivitas yang berpotensi memicu api, serta respons cepat terhadap hotspot perlu terus berjalan bersama dengan pemanfaatan teknologi mitigasi.
Dengan kombinasi pencegahan, penegakan hukum, OMC, pemantauan berbasis data, serta koordinasi lintas sektor, pemerintah berupaya menekan risiko karhutla sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi penting tidak hanya untuk melindungi hutan dan lahan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kualitas udara, ketersediaan air, dan ketahanan pangan selama periode El Niño berlangsung.