Presiden Prabowo Dorong Penguatan Ketahanan Energi Negara-negara Anggota BRICS untuk Topang Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama di sektor energi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan nasional.
Menurut Prabowo, integrasi sumber daya, teknologi, modal, dan pasar energi antarnegara BRICS dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di Gedung Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu-Minggu (12-13/9/2026).
Dalam sesi tertutup KTT BRICS pada Sabtu, Prabowo menilai posisi BRICS, yang mencakup negara-negara dengan populasi dan kekuatan ekonomi besar, memberikan peluang strategis untuk memperkuat kepentingan negara berkembang.
Ia menekankan bahwa ketahanan suatu negara pada dasarnya harus dibangun dari kemampuan domestik, termasuk memastikan ketersediaan pangan, energi, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Kekuatan selalu mulai di rumah kita sendiri dengan rakyat, dengan kemampuan kita untuk memberi makan, mengamankan pasokan energi yang dibutuhkan, untuk memberi pendidikan anak-anak kita, serta memberikan kesempatan untuk bisa sejahtera,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan salah satu fondasi penting menuju kemandirian nasional. Karena itu, kerja sama antarnegara BRICS perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan ekonomi.
Energi jadi pilar kerja sama BRICS
Prabowo secara khusus menyoroti sektor energi yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan perekonomian negara-negara anggota BRICS. Dengan kapasitas produksi dan konsumsi energi yang besar, BRICS memiliki posisi strategis dalam pasar energi global.
Presiden menilai peningkatan konektivitas dan keamanan pasokan energi antaranggota dapat mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Bayangkan apa yang dapat BRICS capai apabila kekuatan ini dimobilisasi secara penuh untuk mengamankan pasokan pangan dan energi kita. Bayangkan pasar, modal, sumber daya, teknologi dan pengetahuan kita lebih terhubung, sehingga menciptakan peluang lebih besar,” katanya.
Dorongan tersebut sejalan dengan agenda BRICS yang menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu isu strategis dalam kerja sama ekonomi. Dalam Deklarasi New Delhi yang disepakati pada hari pertama KTT, negara-negara anggota menekankan pentingnya menjaga kelancaran pasokan serta stabilitas pasar energi.
Deklarasi tersebut juga mencakup penguatan rantai pasok energi dan perlindungan terhadap infrastruktur energi kritis, termasuk fasilitas yang memiliki keterkaitan lintas negara.
“Kita menekankan perlunya bekerja sama untuk mempertahankan kelancaran arus perdagangan global, rantai pasok dan energi, sejalan dengan hukum internasional yang dapat diterapkan,” bunyi Deklarasi New Delhi.
Dorong diversifikasi sumber energi
Selain keamanan pasokan, BRICS menyoroti pentingnya diversifikasi sumber energi. Negara-negara anggota menggarisbawahi perlunya bauran energi yang beragam untuk menjaga ketahanan sekaligus mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Bauran tersebut mencakup energi terbarukan, bioenergi, bahan bakar fosil, energi nuklir, tenaga air, hidrogen, teknologi rendah karbon, hingga teknologi penyimpanan energi.
Bagi negara-negara BRICS, diversifikasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber energi sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan kondisi pasar global.
Forum BRICS juga memberikan perhatian terhadap mineral kritis yang menjadi komponen penting bagi pengembangan teknologi energi dan industri masa depan.
Dalam deklarasinya, negara-negara anggota mengakui pentingnya membangun rantai pasok mineral kritis yang mampu meningkatkan nilai tambah di negara penghasil, memperluas diversifikasi ekonomi, serta memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara kaya sumber daya alam.
Kerja sama tersebut tetap menempatkan kedaulatan negara sebagai prinsip utama. Negara-negara pemilik sumber daya mineral tetap memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Dengan demikian, penguatan kerja sama energi dan mineral kritis menjadi bagian dari agenda BRICS untuk memperkuat ketahanan ekonomi anggotanya sekaligus menghadapi risiko gangguan rantai pasok global. Bagi Indonesia, agenda tersebut juga membuka ruang untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan sumber daya energi dan mineral strategis dalam rantai pasok global.