Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan Papua Berbasis Potensi Lokal dan Masyarakat Adat
Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di Tanah Papua melalui pendekatan yang mengoptimalkan potensi komoditas lokal sekaligus menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Papua memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi daerah sendiri, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka peluang kontribusi yang lebih besar terhadap kebutuhan pangan kawasan timur Indonesia.
Kementerian Pertanian mendorong pengembangan berbagai komoditas yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, mulai dari sagu, ubi, padi, hingga tanaman pangan lainnya. Pengembangan tersebut berjalan beriringan dengan penerapan teknologi pertanian, mekanisasi, pembangunan irigasi, serta penguatan kelembagaan petani. Kementan menegaskan bahwa pengembangan sawah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sumber pangan lokal, melainkan menjadi bagian dari diversifikasi dan penguatan kapasitas produksi pangan daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua harus bertumpu pada kekuatan dan potensi yang telah dimiliki masyarakat. Menurutnya, pengembangan pangan dilakukan dengan mendorong produksi lokal sekaligus menjaga keberadaan komoditas yang telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat Papua.
“Kita ingin membangun kemandirian pangan di seluruh pulau, termasuk Papua. Pangan untuk saudara-saudara kita di Papua harus dipenuhi dari Papua sendiri. Beras, sagu, ubi, dan pangan lokal lainnya harus kita kembangkan bersama masyarakat setempat.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pangan Papua tidak diarahkan pada pendekatan satu komoditas. Beras dikembangkan bersama sagu, ubi, dan berbagai komoditas lokal sehingga peningkatan produksi dapat berlangsung tanpa menghilangkan keragaman pangan yang telah tumbuh di tengah masyarakat.
Salah satu instrumen yang dikembangkan pemerintah adalah Cetak Sawah Rakyat (CSR) berbasis komunitas. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan lahan potensial dengan dukungan alat dan mesin pertanian, benih, irigasi, serta teknologi budidaya. Pemerintah menyatakan lahan tetap berada dalam penguasaan masyarakat dan pengembangan dilakukan dengan melibatkan pemegang hak ulayat.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena pembangunan pertanian di Papua berkaitan erat dengan struktur sosial, kepemilikan tanah adat, dan kearifan lokal. Karena itu, proses pengembangan lahan perlu didahului kesepakatan dengan masyarakat dan dilaksanakan melalui musyawarah serta penghormatan terhadap hak-hak pemilik ulayat.
Di Manokwari, misalnya, pelaksanaan Cetak Sawah Rakyat melibatkan kepala kampung, kepala suku, tokoh adat, masyarakat pemilik hak ulayat, penyuluh, pemerintah daerah, serta pelaksana kegiatan. Pertemuan awal dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari penyamaan pemahaman sebelum pekerjaan di lapangan dimulai.
Pada skala yang lebih luas, Kementerian Pertanian menyebut program cetak sawah berbasis komunitas dibangun dengan sejumlah prinsip, antara lain kesepakatan atas hak ulayat, penguatan ekonomi masyarakat Papua, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Pemerintah juga mengembangkan kelembagaan seperti Brigade Pangan yang melibatkan pemuda setempat dan didukung mekanisasi pertanian modern.
Penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar pembangunan pertanian tidak hanya menghasilkan peningkatan luas lahan maupun produksi, tetapi juga menciptakan kemampuan masyarakat untuk mengelola sektor pangan secara mandiri. Petani dan generasi muda Papua diharapkan semakin terlibat dalam kegiatan budidaya, pengelolaan alat pertanian, kelembagaan usaha, hingga pengembangan rantai nilai produk pangan.
Dukungan mekanisasi juga mulai diterapkan pada sejumlah wilayah. Di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, misalnya, Kementerian Pertanian melaporkan 1.440 hektare lahan cetak sawah telah siap memasuki tahap pertanaman pada Agustus 2026. Pengembangan kawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat dan memperhatikan hak ulayat.
Sementara di Papua Pegunungan, pemerintah pada 2026 mendorong pengembangan total sekitar 2.000 hektare sawah, disertai dukungan benih, dolomit, alat dan mesin pertanian, serta dukungan lainnya bagi petani. Pemerintah berharap lahan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.
Penguatan pangan Papua dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi. Program pertanian juga memiliki dimensi ekonomi karena dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas lahan, memperluas kegiatan usaha masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.
Di sisi lain, keberadaan pangan lokal tetap perlu ditempatkan sebagai kekuatan utama. Sagu, ubi jalar, singkong, dan komoditas khas masing-masing wilayah memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial dan budaya. Pengembangan teknologi, pengolahan pascapanen, serta perluasan akses pasar terhadap komoditas tersebut dapat memberikan nilai tambah tanpa menghilangkan karakter pangan lokal Papua.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, petani, penyuluh, dan generasi muda menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Forum PAPEDA Summit 2026 di Sorong, misalnya, menjadi salah satu ruang koordinasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan Papua berbasis potensi lokal dan keterlibatan masyarakat.
Ke depan, penguatan ketahanan pangan Papua perlu terus dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan produktivitas, perlindungan hak masyarakat adat, diversifikasi pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari bertambahnya areal produksi, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat mengelola lahan, memperoleh manfaat ekonomi, dan mempertahankan sumber pangan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakter daerah.
Dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal, teknologi pertanian, kelembagaan masyarakat, serta keterlibatan pemegang hak ulayat, Papua memiliki peluang semakin memperkuat kemandirian pangannya. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas produksi yang dibangun bersama masyarakat dapat membuka ruang bagi Papua untuk berkembang sebagai salah satu sentra pangan penting di kawasan timur Indonesia tanpa meninggalkan kekayaan pangan lokal dan identitas masyarakatnya.