Pemerintah Perkuat Sistem Penilaian dan Pengawasan untuk Tingkatkan Mutu Layanan MBG
Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan sistem penilaian digital, peningkatan pengawasan operasional dapur, serta penegakan standar keamanan pangan. Seiring bertambahnya cakupan penerima manfaat, pengelolaan program tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga pada kualitas menu, ketepatan distribusi, transparansi, dan keselamatan masyarakat.
Salah satu langkah yang tengah dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui aplikasi tersebut, sekolah direncanakan dapat memberikan penilaian dan catatan langsung mengenai kualitas layanan MBG yang diterima. Keterlibatan sekolah diharapkan memperluas sumber informasi pengawasan sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada pemeriksaan internal penyelenggara.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa sistem penilaian disiapkan untuk memperoleh umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Penilaian dirancang mencakup sejumlah aspek, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu pengiriman makanan. Rencana tersebut disampaikan dalam kegiatan literasi bagi kepala sekolah pada 15 September 2026.
Pengembangan sistem ini memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menyampaikan pengalaman mereka secara lebih terstruktur. Informasi mengenai makanan yang diterima, keterlambatan distribusi, maupun persoalan kualitas pelayanan dapat dihimpun sebagai bahan evaluasi bagi BGN. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan program.
Rencana penerapan sistem penilaian tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang menekankan pentingnya mekanisme tindak lanjut. Menurutnya, penilaian dalam bentuk angka atau jumlah bintang harus disertai informasi mengenai persoalan yang ditemukan agar BGN dapat menentukan langkah perbaikan secara tepat.
Nihayatul juga mendorong agar setiap laporan dari sekolah maupun siswa dapat diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas. Penilaian rendah terhadap suatu SPPG perlu menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut, baik terkait mutu makanan, variasi menu, keterlambatan distribusi, maupun kebersihan dan keamanan pangan. Dengan demikian, sistem digital tidak berhenti sebagai sarana pengumpulan data, tetapi dapat mendukung penyelesaian persoalan secara langsung.
Pengembangan aplikasi penilaian sekolah melengkapi sistem pengawasan digital yang sebelumnya telah diterapkan BGN. Pada 26 Mei 2026, BGN meluncurkan aplikasi Reviu MBG yang memungkinkan penanggung jawab penerima manfaat, termasuk guru, kepala posyandu, dan pengurus pondok pesantren, memberikan penilaian terhadap makanan yang diterima. Penilaian tersebut mencakup empat indikator utama, yaitu ketepatan waktu distribusi, aroma, rasa, dan variasi menu.
Melalui aplikasi tersebut, informasi mengenai kualitas makanan dapat dihimpun langsung dari lokasi penerima manfaat. Data penilaian juga dirancang menjadi salah satu indikator kinerja masing-masing SPPG sehingga hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi operasional. Pendekatan tersebut diharapkan membantu penyelenggara mengidentifikasi persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi gangguan pelayanan yang lebih luas.
Selain melalui sistem penilaian digital, pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi dapur SPPG. Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara operasional 1.999 dapur yang berdasarkan hasil pendataan saat itu belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan tersebut disertai proses investigasi dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan setiap fasilitas terhadap ketentuan keamanan pangan.
Pengawasan berlanjut pada 16 September 2026 ketika BGN kembali mengumumkan penghentian sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan kelayakan, sementara delapan lainnya belum terkonfirmasi status sertifikasinya. Angka tersebut merupakan hasil pembaruan pengawasan pada tanggal yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai keseluruhan dapur yang ditangguhkan.
BGN juga menyiapkan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fasilitas, kebersihan dapur, dan penerapan standar operasional. Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan, lembaga tersebut menyatakan layanan dari SPPG yang dihentikan sementara dapat dialihkan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki sertifikat dan kapasitas memadai. Operasional fasilitas yang ditangguhkan dapat dilanjutkan setelah persyaratan dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengawasan terhadap fasilitas produksi dan penilaian dari sekolah merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi. Pemeriksaan dapur diperlukan untuk memastikan bahan pangan, peralatan, sanitasi, serta proses pengolahan memenuhi standar. Sementara itu, penilaian dari penerima manfaat memberikan informasi mengenai pengalaman langsung terhadap kualitas makanan dan pelayanan distribusi.
Meski demikian, sistem rating tidak dapat menggantikan pemeriksaan keamanan pangan secara profesional. Penilaian terhadap rasa atau aroma makanan perlu dilengkapi dengan inspeksi higiene, pemeriksaan bahan pangan, dan pengujian laboratorium apabila terdapat indikasi kontaminasi. Pemisahan fungsi tersebut penting agar keputusan terkait keselamatan penerima manfaat tidak hanya didasarkan pada persepsi atau tingkat kepuasan.
Ke depan, efektivitas sistem penilaian MBG akan sangat bergantung pada kejelasan prosedur penanganan laporan. Setiap pengaduan perlu memiliki mekanisme verifikasi, batas waktu penyelesaian, serta dokumentasi tindakan perbaikan. Transparansi terhadap perkembangan penanganan juga diperlukan agar sekolah dan masyarakat mengetahui bahwa masukan yang disampaikan benar-benar memperoleh perhatian.
Pengembangan sistem digital perlu diikuti peningkatan kapasitas pengelola SPPG, penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan, serta pengawasan berkala terhadap standar operasional. Evaluasi yang konsisten diharapkan dapat membantu penyelenggara memperbaiki persoalan pelayanan sekaligus memastikan perluasan cakupan program tidak mengurangi kualitas makanan.
Dengan pengembangan sistem penilaian digital, pelibatan sekolah, pemeriksaan langsung, serta penegakan persyaratan higiene dan sanitasi, pemerintah berupaya memperkuat pengendalian mutu Program MBG. Keberhasilan pembenahan tersebut pada akhirnya perlu diukur dari tindak lanjut yang nyata, berkurangnya insiden keamanan pangan, dan terjaganya kualitas layanan bagi seluruh penerima manfaat.