Masyarakat Dukung Kebijakan Pro-Buruh Prabowo, Tegaskan Sikap Tolak Provokasi
Pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, biaya produksi, dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan tersebut mendapat beragam tanggapan dari organisasi buruh dan pelaku usaha. Di tengah pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang masih berlangsung, dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian atas berbagai persoalan hubungan industrial.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penetapan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025. Keputusan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024 itu diambil setelah pemerintah mengadakan pembahasan, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan upah dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap mempertimbangkan daya saing dunia usaha.
Kebijakan pengupahan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara perlindungan pendapatan pekerja dan kondisi perekonomian. Upah yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sementara perusahaan juga mempertimbangkan biaya produksi, produktivitas, serta keberlanjutan operasional. Keseimbangan berbagai kepentingan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Pada 11 September 2026, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pengupahan, stabilisasi harga energi, dan dukungan bagi industri. Namun, ia juga menegaskan bahwa organisasi buruh tetap akan mengawal penetapan upah minimum 2027 dan pembahasan undang-undang ketenagakerjaan melalui dialog maupun aksi damai. Sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap kebijakan tertentu dapat berjalan bersamaan dengan tuntutan perbaikan kebijakan lainnya.
Di sektor energi, pemerintah pada April 2026 mengumumkan kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Stabilitas harga energi juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dunia usaha dalam merencanakan kegiatan produksi dan distribusi.
Pemerintah turut menyiapkan penyesuaian harga gas untuk industri. Pada 29 Juni 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan rencana penurunan harga LNG non-HGBT bagi konsumen industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dari sekitar 20,57 dolar AS menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut dirancang melalui penataan biaya pada rantai pasok LNG dengan tujuan meningkatkan keterjangkauan energi dan mendukung keberlangsungan kegiatan industri.
Keterkaitan antara kebijakan energi dan ketenagakerjaan menjadi perhatian karena biaya energi merupakan salah satu komponen pengeluaran bagi sejumlah sektor industri. Penurunan biaya dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga produksi dan mempertahankan tenaga kerja. Namun, dampak akhirnya terhadap penyerapan tenaga kerja tetap bergantung pada permintaan pasar, kondisi keuangan perusahaan, investasi, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain kebijakan ekonomi, perhatian pemerintah, DPR, dan organisasi buruh juga tertuju pada penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Penyusunan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. Mahkamah meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membentuk undang-undang tersendiri dalam jangka waktu dua tahun.
Pada 14 September 2026, Komisi IX DPR RI bersama pemerintah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I dengan pembentukan Panitia Kerja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah juga telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama. Rancangan yang diajukan DPR terdiri atas 20 bab dan 264 pasal, mencakup pengupahan, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, pekerja sektor informal, pekerja platform digital, serta berbagai aspek perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
Ketua Panja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyampaikan bahwa penyusunan regulasi baru diarahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, pembahasan RUU mempertemukan berbagai pandangan dari pekerja, pengusaha, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Proses penyerapan aspirasi juga terus berlangsung. Pada 16 September 2026, Komisi IX DPR RI mengadakan pertemuan dengan perwakilan organisasi buruh, Kadin, dan Apindo. Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya menjadikan penghidupan yang layak sebagai salah satu tujuan pembentukan regulasi ketenagakerjaan, termasuk kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarganya
Selanjutnya, pada 21 September 2026, Komisi IX menerima masukan dari sejumlah serikat pekerja dan komunitas pengemudi transportasi daring. Pembahasan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai perlindungan hak pekerja perempuan, status hubungan kerja pengemudi transportasi daring, serta fleksibilitas kerja. Berbagai masukan itu dicatat sebagai bahan pembahasan lanjutan di tingkat Panja.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari proses perumusan kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan. Pekerja membutuhkan kepastian upah, perlindungan sosial, dan keamanan kerja, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan kondisi operasional yang memungkinkan kegiatan usaha terus berlangsung. Pembentukan regulasi baru perlu membahas berbagai kebutuhan tersebut melalui ketentuan yang jelas dan dapat dilaksanakan.
Di tengah proses legislasi, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat memahami perkembangan pembahasan secara utuh. Informasi mengenai substansi RUU, usulan perubahan pasal, serta pandangan masing-masing pihak perlu disampaikan secara akurat. Kritik dan aspirasi yang disampaikan secara damai tetap menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, sedangkan klaim faktual yang beredar perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan perkembangan pembahasan resmi.
Pada akhirnya, perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pengupahan, stabilisasi biaya energi, serta penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menyediakan sejumlah instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut. Pelaksanaan dan dampaknya tetap memerlukan pengawasan, evaluasi, serta dialog yang terbuka agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pekerja, memberikan kepastian bagi dunia usaha, dan mendukung terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas.