Pemerintah Perketat Pengawasan MBG, Kebocoran Anggaran Ditekan hingga Level Dapur

Pemerintah menegaskan komitmen serius dalam memastikan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Upaya penguatan tata kelola keuangan kini tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi menembus hingga ke titik paling krusial operasional dapur sebagai garis depan layanan kepada masyarakat.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap rupiah anggaran dituntut memberikan dampak nyata dan tidak boleh terseret praktik penyimpangan.

“Ini investasi masa depan bangsa. Pengelolaannya harus bersih, transparan, dan tidak boleh ada kebocoran,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden memastikan sistem pengawasan diterapkan secara berlapis dan terintegrasi, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan. Tata kelola yang kuat, menurutnya, menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.
“Kita pastikan anggaran negara benar-benar sampai kepada yang berhak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang ketat dan menyeluruh. Setiap titik layanan, termasuk dapur operasional, diwajibkan menjalankan standar administrasi dan pencatatan keuangan yang transparan serta terukur.
“Penguatan tata kelola dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga distribusi layanan,” jelasnya.

Tak hanya mengandalkan pengawasan internal, pemerintah juga membuka ruang pengawasan eksternal guna memastikan akuntabilitas tetap terjaga. Langkah ini menjadi kunci untuk menutup celah penyimpangan sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambah Dadan.

Dengan penguatan tata kelola yang menyentuh hingga level operasional, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan secara bersih, transparan, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, langkah ini menjadi penegasan bahwa negara hadir tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam menjaga integritas setiap rupiah anggaran demi keberhasilan program strategis nasional.