RAPBN 2027 Perkuat Agenda Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja
Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan nasional pada 2027 turun menjadi kisaran 6,0–6,5 persen, lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5–7,5 persen. Sasaran tersebut ditopang oleh target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen serta pengelolaan APBN yang semakin efektif.
“Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN efektif, kemiskinan di 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0–6,5 persen dari target APBN 2026 6,5–7,5 persen,” ujar Presiden Prabowo.
Penurunan kemiskinan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif. Karena itu, kebijakan fiskal diarahkan tidak hanya untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,30–4,87 persen pada 2027, dibandingkan sasaran 4,44–4,96 persen pada 2026. Pencapaian target tersebut akan didorong melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan investasi, serta pengembangan sektor ekonomi bernilai tambah.
“Pengangguran terbuka turun 4,30–4,87 persen, turun dari 4,44–4,96 persen di 2026,” kata Presiden.
Target tersebut menunjukkan bahwa penciptaan kesempatan kerja menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi 2027. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan mampu diterjemahkan menjadi peningkatan aktivitas sektor riil sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.
Pemerintah juga menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda tersebut. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat dari 0,57 pada 2026 menjadi 0,575 pada 2027. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga mampu memasuki sektor-sektor ekonomi yang semakin produktif dan kompetitif.
Selain menekan kemiskinan dan pengangguran, RAPBN 2027 diarahkan untuk memperbaiki pemerataan ekonomi. Pemerintah menargetkan rasio gini turun menjadi 0,362–0,367, dari kisaran 0,377–0,380 pada 2026. Perbaikan tersebut diharapkan mencerminkan distribusi manfaat pembangunan yang semakin merata di berbagai kelompok masyarakat.
Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, sehingga kebijakan fiskal tetap memberikan ruang bagi pembangunan dengan tetap memperhatikan kesinambungan APBN.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian berbagai indikator kesejahteraan tersebut akan didukung melalui reformasi fiskal yang konsisten.
“Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten,” tegas Presiden.
Reformasi tersebut mencakup optimalisasi pendapatan negara, penutupan kebocoran penerimaan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran. Pemerintah juga terus mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan sehingga ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak transformasi sosial-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempersempit ketimpangan, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kelompok rentan untuk meningkatkan taraf hidup.
Keberhasilan RAPBN 2027 pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang semakin merata. Jika target penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat dicapai secara simultan, kebijakan fiskal 2027 akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia.