APBN 2027 Dorong Pertumbuhan melalui Investasi dan Belanja Produktif

Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, serta meningkatkan produktivitas nasional. Arah kebijakan tersebut tetap dijalankan dalam kerangka fiskal yang terukur agar ekspansi pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan keuangan negara.

APBN 2027 resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dengan struktur tersebut, defisit anggaran berada pada sekitar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara terarah dan terukur. APBN diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mempertahankan kredibilitas fiskal.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan. Dalam kondisi seperti itu, APBN perlu memiliki ruang yang cukup untuk mendukung perekonomian domestik sekaligus tetap menjaga disiplin pengelolaan anggaran.

Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Asumsi makro lainnya mencakup inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel. Lifting minyak ditargetkan 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai target pertumbuhan 6 persen diperlukan untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional sehingga manfaat peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Target 6 persen dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said.

Namun, pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah. DPR dan pemerintah juga mendorong peningkatan investasi swasta, perbaikan iklim usaha, industrialisasi, serta peningkatan nilai tambah ekspor. Said menegaskan bahwa pertumbuhan 6 persen membutuhkan keterlibatan sektor swasta karena kapasitas APBN memiliki batas.

Karena itu, APBN 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Kebijakan tersebut diharapkan membangun fondasi produksi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang.

Struktur belanja juga menunjukkan besarnya ruang pemerintah dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Dari total belanja Rp4.106,26 triliun, belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dialokasikan Rp735 triliun. Alokasi tersebut diharapkan memperkuat pembangunan nasional maupun daerah serta menjaga aktivitas ekonomi hingga tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa peningkatan jumlah belanja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas. Pengukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga berdasarkan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.

Said Abdullah menegaskan setiap program pemerintah yang dibiayai APBN harus memiliki dampak yang nyata. Evaluasi perlu mencakup output maupun outcome, sehingga anggaran tidak berhenti sebagai realisasi administratif tetapi menghasilkan peningkatan produktivitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan.

Prinsip tersebut sejalan dengan arah pemerintah menjadikan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan mendorong transformasi ekonomi. Pemerintah tetap mempertahankan defisit pada 2,4 persen terhadap PDB sebagai bagian dari upaya menjaga ruang ekspansi sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal.

Selain mendukung investasi dan sektor produktif, APBN tetap mempertahankan fungsi perlindungan sosial dan pembangunan manusia. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp824 triliun untuk pendidikan, Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial, serta Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Alokasi tersebut memperlihatkan bahwa agenda pertumbuhan tetap berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ke depan, keberhasilan APBN 2027 akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan belanja negara menjadi peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas. Target pertumbuhan 6 persen membutuhkan sinergi antara APBN, investasi swasta, sektor perbankan, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Dengan kombinasi belanja yang semakin produktif, penguatan investasi, pembangunan sumber daya manusia, serta disiplin fiskal, APBN 2027 diarahkan tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga sebagai katalis untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Jika pelaksanaannya mampu menghasilkan manfaat yang terukur, kebijakan fiskal tersebut dapat menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.