Survei PPI Catat Kepuasan terhadap Prabowo 65,2 Persen, Ekonomi Tetap Jadi Sorotan

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator untuk membaca persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026 mencatat 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Angka tersebut terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas. Sementara itu, 28,1 persen menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 6,7 persen tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Survei PPI dilakukan pada 26 September–6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden tersebar di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain menilai Presiden secara khusus, PPI mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan berada pada angka 49 persen.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menilai peningkatan kepuasan ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan perbaikan kinerja secara bersama-sama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hasil survei dapat dibaca tidak hanya sebagai pengukuran kepuasan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap bidang-bidang yang masih menjadi perhatian masyarakat.

Bansos dan Program Sosial Banyak Disebut Responden

Survei PPI turut menggali alasan responden memberikan penilaian positif terhadap pemerintah. Bantuan sosial yang dinilai semakin banyak menjadi alasan yang paling sering disebut, yakni 16,7 persen. Alasan berikutnya adalah penegakan hukum terhadap koruptor sebesar 10,3 persen, Program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai semakin baik sebesar 8,5 persen.

Ketika responden diminta menyebut program pemerintah yang dianggap paling baik, bantuan sosial memperoleh 15,9 persen, diikuti Sekolah Rakyat 12,6 persen, MBG 11 persen, serta program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi sebesar 8,1 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rumah tangga memiliki tempat cukup besar dalam persepsi responden. Meski demikian, tingginya perhatian terhadap bantuan sosial juga menunjukkan pentingnya kualitas pelaksanaannya.

Pada kelompok responden yang tidak puas, 11,4 persen menyebut bantuan sosial kurang atau tidak tepat sasaran. Kondisi ini memperlihatkan dua sisi dari kebijakan yang sama: sebagian masyarakat menilai perluasan bantuan secara positif, sementara sebagian lainnya masih menyoroti akurasi penerima dan distribusinya.

Karena itu, efektivitas bantuan sosial tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima. Pemutakhiran basis data, keterbukaan mekanisme penyaluran, pengawasan, dan kemudahan pengaduan tetap menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

Ekonomi dan Harga Kebutuhan Pokok Menjadi Catatan

Di luar penilaian positif terhadap berbagai program sosial, survei PPI memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi tetap menjadi salah satu sumber ketidakpuasan.

Sebanyak 11,8 persen responden yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi sulit atau menurun, 10,4 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, dan 6,7 persen menilai perhatian terhadap masyarakat kecil masih kurang.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan secara umum dapat berjalan bersamaan dengan ketidakpuasan pada isu tertentu. Bagi rumah tangga, perkembangan harga pangan, ketersediaan pekerjaan, pendapatan, serta daya beli memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian terhadap kondisi ekonomi.

Karena itu, keberhasilan program sosial perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat penciptaan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, dan memperbesar pendapatan masyarakat.

Ketahanan Pangan Menjadi Salah Satu Bidang yang Disorot

Sektor pertanian menjadi salah satu bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan. Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, misalnya, memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kementerian Pertanian. Penilaian tersebut merupakan pandangan Emrus, bukan hasil survei PPI maupun penilaian independen yang mewakili seluruh masyarakat.

Dari sisi statistik produksi, Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024. Produksi padi pada periode yang sama mencapai sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Pemerintah juga menyatakan delapan komoditas pangan strategis telah mencapai tingkat produksi yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Klaim tersebut merujuk pada data dan definisi swasembada yang digunakan pemerintah.

Untuk Cadangan Beras Pemerintah, Badan Pangan Nasional mencatat stok sekitar 5,17 juta ton per 1 Juli 2026. Tingginya stok dapat memperkuat kemampuan pemerintah melakukan intervensi apabila terjadi gangguan pasokan, meskipun pengelolaannya tetap perlu memperhatikan kualitas beras, kapasitas penyimpanan, distribusi, dan biaya pengadaan.

Hasil Survei Perlu Dibaca Bersama Pengukuran Lain

Angka 65,2 persen dari PPI memberikan salah satu potret persepsi masyarakat pada akhir September hingga awal Oktober 2026. Namun, survei dari lembaga lain pada periode yang berdekatan menghasilkan angka berbeda.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 terhadap 1.213 responden mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen, sementara 53,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas. Margin of error survei tersebut sekitar ±2,9 persen.

Perbedaan hasil antara PPI dan SMRC tidak dengan sendirinya berarti salah satu survei keliru. Hasil polling dapat dipengaruhi oleh metode penarikan sampel, cara wawancara, formulasi pertanyaan, waktu pelaksanaan, serta karakteristik responden. Karena itu, angka survei lebih tepat dibaca sebagai potret berdasarkan metodologi masing-masing lembaga, bukan angka tunggal yang secara mutlak menggambarkan pandangan seluruh masyarakat.

Kedua survei tersebut setidaknya memiliki satu irisan penting: persoalan ekonomi dan harga kebutuhan pokok tetap menjadi perhatian masyarakat. Dalam PPI, ekonomi sulit dan mahalnya kebutuhan pokok termasuk alasan utama ketidakpuasan. Dalam survei SMRC, harga kebutuhan pokok juga muncul sebagai persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani pemerintah.

PPI juga mencatat 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sementara 24,4 persen menyatakan tidak percaya dan 8,6 persen tidak memberikan jawaban. Angka tersebut menunjukkan adanya optimisme di antara mayoritas responden PPI, tetapi tetap menyisakan kelompok cukup besar yang memberikan penilaian berbeda.

Dengan demikian, survei PPI yang mencatat kepuasan 65,2 persen terhadap Presiden Prabowo dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dua tahun pemerintahan. Temuan positif mengenai bansos, Sekolah Rakyat, MBG, dan penegakan hukum berjalan berdampingan dengan catatan mengenai daya beli, harga kebutuhan pokok, ketepatan sasaran bantuan, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Ukuran kinerja pemerintahan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh satu angka survei. Konsistensi memperbaiki layanan publik, menjaga stabilitas pangan dan harga, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan program sosial tepat sasaran akan menjadi faktor penting dalam perkembangan persepsi masyarakat pada periode berikutnya.