Pemerintah Perluas Sekolah Rakyat untuk Membuka Akses Pendidikan bagi Keluarga Kurang Mampu
Pemerintah terus memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang pernah putus sekolah atau menghadapi hambatan sosial dan ekonomi dalam memperoleh pendidikan. Hingga September 2026, program tersebut telah beroperasi di 182 lokasi di berbagai daerah dengan jumlah peserta didik mencapai lebih dari 44.000 siswa.
Perluasan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat mulai bergerak dari tahap perintisan menuju penguatan fasilitas dan kapasitas layanan. Berdasarkan dokumen Kementerian Sosial, penyelenggaraan Sekolah Rakyat permanen pada Tahun Ajaran 2026/2027 telah dipersiapkan di 93 lokasi, sementara lokasi lainnya masih menggunakan fasilitas yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Meski fasilitas di setiap lokasi belum seragam, kegiatan pembelajaran pada sekolah yang telah beroperasi tetap berjalan.
“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat memiliki karakteristik khusus karena menyasar anak-anak dari keluarga rentan yang sebagian memiliki pengalaman pendidikan yang tidak sama dengan peserta didik pada umumnya. Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat siswa yang sebelumnya putus sekolah selama satu hingga dua tahun, bahkan ada yang sempat bekerja di lingkungan yang tidak semestinya bagi usia mereka. Kondisi tersebut membuat proses pendidikan memerlukan pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pada pemulihan sosial, adaptasi, dan pembentukan kembali kebiasaan belajar.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena hambatan pendidikan bagi keluarga miskin tidak selalu berhenti pada persoalan biaya sekolah. Kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, kebutuhan bekerja, maupun keterputusan dari sistem pendidikan dapat membuat anak membutuhkan dukungan tambahan sebelum mampu mengikuti pembelajaran secara optimal.
Karena itu, Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan intervensi lebih besar. Dalam konteks ini, pemerintah menempatkan program tersebut sebagai pelengkap terhadap sistem pendidikan yang telah tersedia, bukan sebagai pengganti sekolah negeri.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani menegaskan bahwa sekolah negeri tetap berjalan dan dibenahi melalui jalurnya masing-masing, sedangkan Sekolah Rakyat difokuskan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang membutuhkan dukungan lebih intensif.
“Sekolah Rakyat melengkapi sekolah negeri yang terus dibenahi di jalurnya masing-masing, bukan menyaingi atau mengambil alih anggarannya,” kata Devi.
Penegasan tersebut penting agar perluasan Sekolah Rakyat dipahami dalam konteks kebijakan perlindungan sosial dan perluasan akses pendidikan. Dengan sasaran yang lebih spesifik, program ini berupaya menjangkau anak-anak yang berisiko tertinggal dari sistem pendidikan formal akibat faktor ekonomi maupun sosial.
Pemerintah juga menyiapkan ekspansi program dalam skala yang lebih besar. Kementerian Sosial menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani pada 2027. Dalam jangka panjang, pemerintah merencanakan agar setiap kabupaten dan kota memiliki sekurang-kurangnya satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Perluasan kapasitas tersebut akan membutuhkan kesiapan yang tidak hanya berupa bangunan. Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pengasuhan, kurikulum, dukungan psikososial, fasilitas kesehatan, serta tata kelola sekolah menjadi bagian yang perlu berkembang seiring bertambahnya jumlah peserta didik.
Kementerian Sosial juga telah menyiapkan sejumlah instrumen kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan program. Pada 2026, pemerintah menerbitkan pedoman seleksi tenaga kependidikan, membentuk tim penyusun kurikulum, serta menetapkan pedoman pencegahan dan penanganan kasus peserta didik di lingkungan Sekolah Rakyat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sistem pembelajaran dan perlindungan peserta didik.
Ke depan, perluasan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kualitas pendidikan di tengah peningkatan jumlah lokasi dan peserta didik. Ketersediaan guru, fasilitas yang layak, pendampingan sosial, serta kesinambungan pendidikan setelah siswa menyelesaikan jenjang tertentu menjadi aspek penting agar manfaat program tidak berhenti pada akses masuk sekolah.
Program ini juga perlu terus dievaluasi berdasarkan perkembangan akademik, tingkat keberlanjutan sekolah, keberhasilan mengembalikan anak putus sekolah ke sistem pendidikan, serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan evaluasi yang konsisten, perluasan kapasitas dapat berjalan beriringan dengan peningkatan mutu.
Dengan 182 lokasi yang telah beroperasi dan lebih dari 44.000 peserta didik, Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini menghadapi hambatan lebih besar. Target menjangkau lebih dari 150.000 siswa pada 2027 akan menjadi tahap berikutnya yang membutuhkan penguatan fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem pendampingan agar perluasan akses benar-benar menghasilkan kesempatan pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.