Pemerintah Percepat Hilirisasi Mineral Kritis dan Perkuat Tata Kelola Logam Tanah Jarang untuk Tingkatkan Nilai Tambah Nasional
Pemerintah terus mempercepat agenda hilirisasi mineral kritis dan memperkuat tata kelola pengelolaan serta ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta mendukung ketahanan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral strategis. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting agar pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tidak lagi berorientasi pada ekspor bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi dengan mempertahankan larangan ekspor bahan mentah serta mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Menurutnya, pengelolaan mineral kritis harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal melalui peningkatan investasi, penguasaan teknologi, serta penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap pengembangan mineral kritis menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa penguatan tata kelola logam tanah jarang merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun iklim investasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Pemerintah memastikan kebijakan ekspor berjalan selaras dengan percepatan pembangunan industri pengolahan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
“Pengelolaan logam tanah jarang harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah akan memastikan tata kelola ekspor berjalan seiring dengan percepatan investasi di sektor pengolahan sehingga manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menilai logam tanah jarang merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai industri berbasis teknologi tinggi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pengolahan, hingga pembangunan industri hilir.
Menurut Dudung, hilirisasi tidak lagi dipahami hanya sebagai pembangunan fasilitas pemurnian, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” kata Dudung.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan tata kelola yang kuat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha. Menurutnya, Kantor Staf Presiden berperan sebagai fasilitator koordinasi antarinstansi untuk memastikan berbagai hambatan implementasi dapat segera diselesaikan sehingga target hilirisasi nasional dapat tercapai secara efektif.
“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” ujarnya.
Penguatan hilirisasi mineral kritis dan tata kelola logam tanah jarang diharapkan mampu memperbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, pengembangan industri manufaktur berbasis mineral, transfer teknologi, serta perluasan kesempatan kerja. Selain memperkuat ketahanan industri nasional, kebijakan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis yang semakin dibutuhkan pada industri kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronik, dan teknologi maju.
Dengan sinergi kebijakan yang semakin kuat, tata kelola yang lebih transparan, serta dukungan investasi yang berkelanjutan, pemerintah optimistis hilirisasi mineral kritis dan pengembangan industri logam tanah jarang akan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kemandirian industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkokoh daya saing Indonesia di tingkat global.