RAPBN 2027 Dirancang Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Mendukung Pertumbuhan Nasional yang Berkelanjutan
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus memperkuat arah kebijakan fiskal melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Penyusunan RAPBN diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan terhadap dinamika ekonomi global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen pada tahun 2027. Sasaran tersebut dipandang sebagai tahapan strategis menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan investasi, produktivitas, dan pembangunan sektor-sektor prioritas.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 menjadi landasan utama dalam perencanaan keuangan negara. Menurutnya, penyampaian KEM-PPKF secara langsung oleh Presiden mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal yang terencana dan berorientasi jangka panjang.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makroekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Asumsi tersebut meliputi tingkat inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah antara Rp16.800–Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,5–7,3 persen, serta harga minyak mentah Indonesia pada kisaran 70–95 dolar Amerika Serikat per barel. Proyeksi tersebut disusun sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global yang masih dinamis.
Pemerintah juga merancang postur fiskal secara hati-hati dengan menjaga defisit anggaran pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara yang produktif.
Belanja negara dalam RAPBN 2027 akan difokuskan pada delapan klaster prioritas pembangunan nasional, yaitu penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta percepatan pengurangan kemiskinan. Prioritas tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi legislatif, Badan Anggaran DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menilai bahwa RAPBN 2027 disusun melalui pendekatan fiskal yang bersifat ekspansif namun tetap terukur sehingga mampu menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Wihadi Wiyanto, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga memperkuat strategi peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, serta penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerimaan negara sekaligus menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang. Peningkatan kapasitas fiskal yang berkelanjutan dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat daya tahan Indonesia terhadap berbagai tantangan ekonomi global.
Secara keseluruhan, penyusunan RAPBN 2027 mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun kebijakan fiskal yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan dukungan koordinasi antara pemerintah dan DPR RI, penguatan kualitas belanja negara, serta optimalisasi penerimaan negara, RAPBN 2027 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian visi pembangunan Indonesia menuju negara maju.