Penguatan Regulasi Siber Dinilai Penting untuk Menghadapi Ancaman Siber dan Spionase Asing
Perkembangan transformasi digital yang semakin pesat mendorong pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman di ruang digital, penguatan regulasi, tata kelola, serta koordinasi antarlembaga dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan informasi, melindungi infrastruktur digital, dan memperkuat keamanan nasional.
Pengamat Intelijen dan Kajian Strategis Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menjelaskan bahwa posisi Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis dalam dinamika global. Menurutnya, tantangan keamanan siber saat ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam serangan, tetapi juga perlu memperhatikan aktor serta tujuan yang melatarbelakangi berbagai aktivitas di ruang siber.
Stanislaus Riyanta menilai bahwa penguatan kerangka regulasi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghadapi perkembangan ancaman siber. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur standar keamanan perangkat digital, mekanisme security assessment, pembagian kewenangan antarlembaga, serta memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap ruang siber.
Pandangan serupa disampaikan oleh Pakar Keamanan Internasional sekaligus Rektor Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional menuntut penguatan sistem keamanan siber yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global.
Angel Damayanti menekankan pentingnya membangun regulasi yang komprehensif sebagai fondasi pengembangan kemampuan keamanan siber nasional. Regulasi tersebut dinilai perlu mencakup aspek pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, serta penguatan mekanisme koordinasi nasional agar respons terhadap berbagai ancaman dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.
Selain menghadapi ancaman berupa pencurian data maupun gangguan terhadap sistem digital, Angel Damayanti juga menilai bahwa perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi dan operasi informasi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan penguatan tata kelola ruang siber dipandang menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan nasional di era digital.
Sementara itu, Eksekutif Koordinator Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, menyampaikan bahwa penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sistem pertahanan digital Indonesia. Menurutnya, regulasi yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di ruang siber.
Ridlwan Habib juga menekankan bahwa pembangunan ketahanan siber memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara, TNI, Polri, perguruan tinggi, komunitas digital, serta sektor swasta. Sinergi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan deteksi dini, respons terhadap insiden, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi keamanan siber nasional.
Di samping penguatan kelembagaan, masyarakat juga didorong untuk meningkatkan kewaspadaan dalam aktivitas digital sehari-hari, seperti berhati-hati terhadap tautan berbahaya (malicious link), menjaga keamanan data pribadi, serta menerapkan praktik keamanan digital yang baik. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh.
Secara keseluruhan, penguatan regulasi dan tata kelola keamanan siber menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di tengah pesatnya transformasi digital. Melalui penyempurnaan kerangka hukum, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang lebih aman, tangguh, dan adaptif terhadap berbagai tantangan keamanan siber di masa depan.