Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan Beras untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan pangan berupa beras guna menjaga daya beli masyarakat serta mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang musim kemarau. Melalui kebijakan tersebut, bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama periode Juli hingga September 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi dari dampak fluktuasi harga pangan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tidak memberikan beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penyaluran bantuan tahap awal dipastikan mulai dilaksanakan pada Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat. Program tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait guna memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran. Adapun keberlanjutan penyaluran pada Agustus dan September akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi musim, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan stok beras nasional.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan beras untuk mendukung program bantuan pangan tersebut mencapai sekitar 1 juta ton. Namun demikian, pemerintah memastikan cadangan beras nasional masih berada pada tingkat yang aman. Berdasarkan data terkini, stok beras nasional tercatat sekitar 5,2 juta ton sehingga dinilai mampu mendukung pelaksanaan program bantuan pangan maupun berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras, termasuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, jumlah yang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan, program SPHP, serta berbagai bentuk intervensi pemerintah lainnya.

Data hingga Juni 2026 menunjukkan realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen atau sekitar 20 juta penerima dari target 33,2 juta penerima manfaat. Selain itu, Bulog juga telah menyalurkan sekitar 315 ribu ton beras SPHP melalui pasar tradisional, kios pangan, jaringan pengecer mitra pemerintah daerah, dan kegiatan Gerakan Pangan Murah. Program SPHP dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Melalui perpanjangan program bantuan pangan dan penguatan distribusi beras SPHP, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga pangan nasional dapat terus terjaga. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.