Komitmen Kuat SPPG DIY Sukseskan Program MBG
Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen kuat untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum koordinasi yang melibatkan Polda DIY, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait, Kamis 12 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Forum koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinergi presisi antar lembaga guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, koordinasi lintas sektor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam aspek keamanan pangan, distribusi, serta pengelolaan operasional di setiap SPPG.
Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo mengapresiasi dukungan Polda DIY dalam mengawal program strategis nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antar instansi menjadi fondasi utama dalam menjamin keberhasilan implementasi program MBG di lapangan. “MBG adalah hak anak Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih presisi, kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas layanan, mulai dari rantai pasok, proses produksi, hingga distribusi makanan,” ujarnya.
Harosno menambahkan, sinergi lintas lembaga tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan program berjalan aman dan tepat sasaran. Menurutnya, penguatan koordinasi akan meminimalkan potensi kendala teknis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. “Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran dan aman,” ucapnya.
Saat ini, tercatat sebanyak 385 SPPG siap beroperasi di wilayah DIY, dengan 323 unit di antaranya telah aktif melayani masyarakat. Setiap SPPG dibatasi maksimal melayani 3.000 penerima manfaat untuk menjaga kualitas pelayanan. Ke depan, seiring bertambahnya jumlah unit, cakupan layanan setiap SPPG akan semakin terkendali sehingga proses produksi dan distribusi makanan dapat berjalan lebih optimal dan aman.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi panel kolaboratif yang melibatkan Polda DIY, Dinas Kesehatan DIY, serta KPPG DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H. menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dalam pelaksanaan program. “Tujuan MBG ini sangat baik, sehingga harus kita dukung bersama. Kunci utamanya adalah pemenuhan syarat higiene sanitasi agar makanan benar-benar aman bagi penerima manfaat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada 2025 tercatat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan, namun jumlah tersebut menurun drastis menjadi tiga kasus setelah banyak SPPG memenuhi standar SLHS. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerapan standar operasional prosedur dan higiene sanitasi memberikan dampak nyata terhadap keamanan pangan. “Tahun ini hanya tiga kasus dan semoga tidak bertambah. Ini bukti penerapan SOP dan standar higiene sanitasi berdampak nyata,” ujarnya. Pemerintah daerah pun terus melakukan pendampingan agar seluruh SPPG memenuhi standar, sehingga program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.