Presiden Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove, Pencegahan Karhutla Diperkuat
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan gambut dan potensi karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pemerintah menyiapkan pendekatan yang menggabungkan kajian ilmiah, teknologi, penguatan operasi lapangan, serta keterlibatan masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden mendengarkan langsung masukan para ahli untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai persoalan pengelolaan gambut dan kebakaran.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
BPGMN nantinya melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional dalam mendukung pengelolaan gambut. Pemerintah mengarahkan lembaga tersebut untuk memperkuat kegiatan pencegahan, riset, pemetaan, serta pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas.
Penguatan kelembagaan tersebut juga diarahkan untuk menangani karhutla sejak sebelum kebakaran terjadi. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan kawasan gambut sebagai bagian dari strategi pencegahan, bukan hanya respons ketika api sudah muncul.
Di tingkat lapangan, pemerintah juga akan mengoptimalkan Satgas Darat untuk mempercepat penanganan kebakaran. Tim tersebut akan merespons langsung kondisi kebakaran di lokasi sehingga proses pemadaman dapat dilakukan sedini mungkin.
Pemerintah turut mendorong peningkatan penggunaan pompa air untuk mendukung operasi pemadaman. Pompa portabel dan pengeboran dangkal akan dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan sarana penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut.
Selain dukungan peralatan, pemerintah menempatkan masyarakat sekitar kawasan gambut sebagai bagian dari sistem pencegahan. Perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dilibatkan dalam pemantauan serta respons awal ketika muncul indikasi kebakaran.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena kelompok tersebut berada paling dekat dengan kawasan yang memiliki risiko kebakaran. Dengan deteksi dan respons awal di tingkat desa, pemerintah berharap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang lebih luas.
Teddy mengatakan pengelolaan gambut membutuhkan kombinasi antara pengetahuan ilmiah, teknologi, dan pengalaman masyarakat yang menghadapi kondisi lapangan secara langsung.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” kata Teddy.
Pembentukan BPGMN menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan gambut yang terintegrasi. Pemerintah mengarahkan penguatan tersebut mulai dari riset dan pemetaan, deteksi dini, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran terjadi.
Pendekatan tersebut juga menempatkan koordinasi antara pemerintah, ilmuwan, profesional, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan gambut.
Dengan penguatan pada sisi hulu hingga lapangan, pemerintah mendorong agar pengendalian karhutla tidak hanya bertumpu pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Pengelolaan kawasan, pemantauan potensi kebakaran, kesiapan peralatan, dan respons masyarakat menjadi bagian dari rangkaian pencegahan yang disiapkan pemerintah.