Program MBG Dibenahi: Dapur Nakal Terancam Ditutup, Tak Ada Toleransi untuk Korupsi
Pemerintah berkomitmen membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penetapan titik lokasi dapur hingga data sasaran penerima yang layak.
Setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan bahwa pembenahan tata kelola MBG menjadi pekerjaan rumah (PR) utama lembaganya yang harus segera dituntaskan.
Di bawah kepemimpinannya, Sudaryono akan menerapkan keterbukaan, kebijakan zero tolerance terhadap korupsi serta menjauhi praktik “sembunyi-sembunyi” agar program MBG berjalan sesuai tujuan utama.
“Zero tolerrance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sudaryono usai pelantikan di Istana, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono bahkan telah memperingati SPPG yang tidak mampu memperbaiki standar setelah dievaluasi, maka risikonya adalah penghentian atau penutupan operasional.
“Apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan,” kata Sudaryono, dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2026).
Sudaryono menuturkan, setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
“Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik,” ujar Sudaryono.
“Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” sambung dia. SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, begitu pun yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
Anggaran irit Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik perubahan tata kelola MBG, terutama terkait wacana anak orang kaya tidak mendapatkan MBG lagi.
Menurut Purbaya, pengurangan porsi MBG itu jelas membuat anggaran yang perlu dikeluarkan jadi lebih irit “Kalau saya sih bagus, ngirit. Cuma nanti saya lihat teknisnya seperti apa. Kan nanti ditanya, ‘sekolah mau apa enggak?’ Tapi kan itu strategi BGN,” ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membantu mengawasi dapur MBG, dengan memanfaatkan tenaga pegawai keuangan di seluruh Indonesia.
“Saya hanya bantu awasin SPPG-SPPG pakai pegawai keuangan seluruh Indonesia, apakah SPPG itu betul-betul jalannya sesuai dengan yang direncanakan,” kata Purbaya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tujuan program MBG sangat baik untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh gizi yang cukup.
Oleh karena itu, Cucun meminta kelanjutan pelaksanaan MBG dievaluasi secara berkala. Menurut dia, penyempurnaan tata kelola diperlukan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.
“MBG merupakan sebuah program besar yang baru, sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk menyempurnakannya,” ujar Cucun kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Cucun menuturkan, DPR mendukung evaluasi menyeluruh pada program MBG seperti arahan Presiden agar anak-anak dapat terhindar dari stunting dan tumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Dengan memperbaiki apa-apa yang kurang serta dengan tata kelola yang semakin baik, kita optimis cita-cita mulia dari MBG akan tercapai,” tutur dia.