Pemerintah Diminta Pastikan MBG Untungkan Peternak
Pemerintah didorong memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi peternak rakyat melalui kepastian penyerapan hasil produksi dengan harga yang adil dan berkelanjutan. Skema ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas usaha peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengoptimalkan penyerapan komoditas unggas, khususnya telur dan daging ayam, yang diproduksi oleh peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program MBG yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Dengan cakupan tersebut, kebutuhan pasokan protein hewani diperkirakan mencapai skala yang sangat besar, termasuk kebutuhan daging ayam yang dapat mencapai puluhan juta potong setiap hari.
Besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang pasar yang signifikan bagi peternak rakyat, namun di sisi lain juga menuntut kesiapan produksi, distribusi, serta pengendalian harga agar tidak merugikan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memastikan mekanisme distribusi berjalan efisien serta meminimalkan peran perantara yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.
Anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari, menilai bahwa implementasi MBG memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, peternak, dan petani dalam rantai pasok SPPG. Menurutnya, penggunaan bahan pangan yang bersumber dari wilayah sekitar tidak hanya menjamin kesegaran produk, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, termasuk peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada tata kelola yang baik dan transparan, termasuk dalam proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan kualitas. Pelibatan tenaga profesional seperti akuntan dan ahli gizi dalam pengelolaan SPPG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan standar gizi terpenuhi sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam memetakan potensi produksi lokal, memfasilitasi distribusi, serta memastikan keterlibatan peternak kecil agar tidak tersisih oleh pelaku usaha besar.
Di tengah besarnya skala program, pengawasan terhadap potensi distorsi pasar juga perlu diperhatikan, termasuk risiko kenaikan harga bahan pangan akibat meningkatnya permintaan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan penyeimbang agar program MBG tidak justru memicu gejolak harga di masyarakat, melainkan menjadi instrumen stabilisasi yang menguntungkan produsen dan konsumen secara bersamaan.
Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terintegrasi, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi program sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat sektor peternakan dan pertanian nasional secara berkelanjutan.