Kinerja APBN DIY menunjukkan tren yang positif sampai dengan 28 Februari 2023. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah tercatat Rp1,07 triliun atau 13,14 persen dari target. Dari sisi pengeluaran negara, realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp2,41 triliun atau 11,03 persen dari alokasi APBN.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) DIY Arif Wibawa mengatakan pendapatan dan hibah tumbuh signifikan 21,88 persen (yoy) jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan memberikan andil besar yang tumbuh signifikan atau naik Rp975 miliar atau tumbuh 32,90% terutama pada Pajak Perdagangan Internasional PNBP mengalami penurunan 33,70% (yoy) dan komponen PNBP lainnya mampu tumbuh Rp23,72 miliar atau 33,28% (yoy).
“Realisasi belanja negara di DIY terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 994,35 miliar atau 8,5 persen dan TKDD sebesar Rp1,41 triliun atau 13,96 persen dari pagu. Kinerja belanja negara terkontraksi 9,79%, dua komponen utama belanja negara berkontribusi terhadap penurunan kinerja belanja negara,” ujar Arif dikantornya, Selasa sore (21/3).
Arif menyampaikan kinerja belanja K/L turun 4,19% (yoy) dipengaruhi kinerja belanja modal yang terkoreksi negatif Rp161,54 miliar, turun 44,58% (yoy). Realisasi pembayaran termin dua kontrak belanja barang pada penyediaan perumahan dan pembayaran uang muka kontrak belanja modal Satker Pemanfaatan Air Serayu Opak menyumbang 31,97 persen dari total belanja K/L. Sedangkan kinerja Belanja Barang naik signifikan seiring dengan makin membaiknya kegiatan perekonomian di DIY.
“Penyaluran TKDD di DIY, terkontraksi hingga 13,35 persen, tersalur Rp1,41 triliun atau 13,96% dari pagu dimana capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 sebesar Rp1,63 triliun. Untuk penyaluran DAK Fisik paling cepat dilakukan pada Maret, dan penyaluran Dana Desa sudah dilakukan Februari,” imbuhnya.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi).Penyaluran KUR sudah mencapai Rp91,74 miliar kepada 1.013 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman Rp30,86 miliar bagi 328 debitur.Sedangkan penyaluran pembiayaan UMi mencapai Rp3,12 miliar bagi 777 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul Rp1,17 miliar bagi 288 debitur.
” Capaian kinerja ABPN nasional secara umum masih terjaga dengan baik. Tercatat pendapatan negara sampai dengan akhir Februari 2023 berhasil terkumpul sebesar Rp 419, 6 triliun artinya 17%dl dari target penerimaan atau tumbuh 38,7% (yoy) yang terdiri dari pajak, bea cukai dan penerimaan bukan pajak,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.
Yon Arsa menuturkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 triliun atau 8,1 % dari APBN. Belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 mampu mencapai Rp. 105,2 triliun atau12,9% dari APBN. Kenaikan belanja negara mencapai 18%(yoy) yang diharapkan mampu mendukung perekonomian di Tanah Air. Realisasi dari sisi pembiayaan pun telah mencapai Rp 186,9 triliun.
“Postur APBN secara keseluruhan menunjukkan kondisi surplus Rp 131,8 triliun atau 0,63% dari PDB. Kinerja APBN Februari 2023 yang sangat baik ini mencerminkan situasi Indonesia yang terus optimis namun tetap waspada menghadapi prospek perekonomian 2023,” pungkasnya.