Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan anggaran yang hampir mencapai Rp300 miliar untuk menangani Coronavirus Disease atau Covid-19.
Anggaran hasil pergeseran APBD 2020 tersebut akan digunakan untuk tiga fokus kegiatan selama masa pandemi Corona, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan langsung, dan pemulihan ekonomi.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bantul, Bambang Guritno mengatakan fokus ulang penganggaran kegiatan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) masih terus dilakukan.
Sampai saat ini hasil penyisiran sejumlah kegiatan baru mencapai lebih kurang hampir mencapai Rp300an meliar. “Dana itu untuk cadangan penanganan Covid-19,” kata Bambang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Selasa (14/4/2020).
Bambang mengatakan tidak menutup kemungkinan anggaran bisa bertambah karena refocusing anggaran masih terus dilakukan. Selain mengandalkan APBD kabupaten, penanganan Covid ini, kata dia, juga mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan pemerintah desa melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Dalam proses penanganannya juga pelu disinkronisasi agar tidak tumpang tindih. Khusus untuk bidang kesehatan penggunaan anggarannya sudah dilakukan di antaranya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), pengadaan obat habis pakai, dan penyiapan rumah sakit khusus Covid-19.
Sementara bidang jejaring sosial, saat ini masih dalam proses pendataan. Namun hasil pendataan sementara terdapat sekitar 41.000 jiwa yang akan mendapatkan bantuan jatah hidup (Jadup).
Bambang berujar data itu baru usulan dari bawah dan masih dalam proses validasi sehingga bisa berkurang atau bertambah. Data itu juga bukan merupakan data warga miskin yang tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial, melainkan warga yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi Corona.
“Data yang akan mendapatkan bantuan adalah bukan dari BDT, tetapi data yang langsung terdampak. Jadi misalnya dia awalnya bekerja kemudian tidak bekerja, itu prioritas utama, kemudian mereka yang terkena dampak lockdown. Ini menjadi tanggung jawab kami.
Pihaknya tidak memberikan bantuan jatah hidup pada warga miskin yang teercatat di BDT karena mereka sudah mendapatkan jatah tersendiri dari Pemerintah Pusat dan Pemda DIY dalam wujud Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahkan program tersebut saat ini nilainya bertambah dan diberikan tiap bulan dari yang tadinya per tiga bulan. Menurut Bambang Pemkab tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada keluarga yang sudah mendapatkan bantuan.
Selain itu Pemkab juga mengusulkan ribuan warga Bantul yang terdampak untuk mendapatkan kartu prakerja dari Pemerintah Pusat. Sementara untuk pemulihan ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terhambat akibat pandemi Corona.