Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo mengatakan selain dana otonomi khusus atau Otsus, dukungan berupa dana bagi hasil diharapkan mendukung pembangunan di Papua.
“Pembangunan yang seyogianya berparadigma humanistik, mengedepankan pemerataan, dan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Yustinus dalam akun Twitternya, Sabtu, 27 November 2021.
Pernyataan itu merespons berita tentang Sri Mulyani mengatakan penguatan dukungan dana otonomi khusus mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua.
Kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS Papua tidak terlepas dari dukungan APBN dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya.
“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua ini pada tahun 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14 persen ini karena Papua di drive oleh komoditas,” kata Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke Papua.
Dalam situasi ini, kata dia, Papua akan menikmati selain dana otsus nanti akan dapat dana bagi hasil apalagi kemarin sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON 2021 yang sukses dan PEPARNAS.
Dia juga mengharapkan ini menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun terutama sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat. “Kita akan dukung sepenuhnya, kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian untuk bangkit kembali,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemenkeu memberikan dukungan yang sangat besar kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul yang dilakukan melalui program beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mencetak alumni yang mampu memberdayakan masyarakat Papua. Kontribusi Kemenkeu melalui
LPDP dalam peningkatan SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2013 hingga 2021 yakni mampu melahirkan sebanyak 493 lulusan dalam dan luar negeri yang terdiri dari 328 Magister dan 160 Doktor serta 5 Dokter Spesialis.
Sementara itu, perbaikan kebijakan Dana Otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran Dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.
Selain itu, dukungan Kemenkeu dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan Dana Otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan Dana Otonomi Khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera.