Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa biaya pendidikan tidak termasuk dalam pos anggaran yang terkena pemangkasan.
Dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menekankan bahwa perguruan tinggi tidak diperbolehkan menaikkan UKT sebagai dampak dari kebijakan efisiensi. Meskipun anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami pemotongan, pengurangan ini hanya menyasar biaya perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial.
Selain itu, Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah tetap utuh, dengan dana sebesar Rp14,7 triliun yang dialokasikan untuk 1.040.192 mahasiswa penerima. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menegaskan bahwa tunjangan pegawai, tunjangan dosen, dan beasiswa mahasiswa tidak akan terkena dampak efisiensi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa anggaran operasional perguruan tinggi dan program beasiswa tidak akan terganggu. Efisiensi anggaran, menurutnya, hanya akan dilakukan pada aspek seremonial dan administratif, seperti pembelian ATK dan biaya focus group discussion (FGD).
Komisi X DPR RI turut memastikan pengawasan terhadap kebijakan ini agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi efisiensi anggaran di sektor pendidikan.
Dengan komitmen pemerintah dan pengawasan DPR, mahasiswa diharapkan tidak perlu khawatir terkait kemungkinan kenaikan UKT atau pemangkasan beasiswa akibat kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.