Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tidak hadir dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Gatot nurmantyo secara tersirat telah menolak penghargaan dari negara.
“Tidak (dapat tanda jasa). Jadi kalau enggak hadir ya mungkin tanda jasaya diserahkan ke negara lagi,” ucap Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.
Penghargaan Bintang Mahaputera ini sejatinya diberikan kepada seluruh mantan Panglima TNI yang telah selesai menjabat satu periode.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui cuitan di sosial media Twitternya beberapa waktu silam.
“Semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat bintang mahaputera. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu,” tulis Mahfud.
Adapun sikap penolakan dari Gatot Nurmantyo dinilai menimbulkan beragam spekulasi publik.
Gatot sendiri dikenal sebagai sosok yang gemar mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sementara itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding dalam diskusi virtual bertajuk “Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?” mengatakan, Gatot bisa dianggap telah sengaja mengabaikan pemberian negara.
Ia bahkan menduga Gatot menganggap Bintang Mahaputera pemberian negara ini sebagai hal abal-abal.
Menurutnya, sikap Gatot tidak seharusnya demikian.
“Ini kan pemberian negara. Kalau begitu sebenarnya itu artinya menganggap negara ini abal-abal, lah pemberian negara ini. Enggak pas, lah. Itu kalau kacamata saya,” katanya, Minggu (15/11).
Kendati demikian, Karding sadar bahwa pendapatnya dengan para pendukung Gatot boleh jadi bertolak belakang.
Bagi pendukung Gatot Nurmantyo, sikap menolak pemberian negara ini mungkin dianggap tepat.
“Ini bagus, berarti Pak Gatot akan tetap kritis. Itu kata pendukungnya, misalnya,” ujar Karding.
Padahal menurut Karding, para penerima Bintang Mahaputera yang lain pun sampai saat ini masih bisa mengkritisi pemerintah.
Dengan kata lain tidak ada masalah jika seandainya Gatot menerima penghargaan tersebut.
Tampaknya ucapan Karding merujuk pada banyaknya asumsi bahwa Presiden Jokowi sengaja menganugerahi Bintang Mahaputera untuk Gatot Nurmantyo agar tak lagi mengkritisi pemerintah.
Di sisi lain, Fahri Hamzah dan Fadli Zon pun sebelumnya menerima tanda jasa dari pemerintah, dan tetap dibebaskan memberikan kritik untuk negara.
Karding mengaku tak mempermasalahkan ketidakhadiran Gatot ke istana. Ia hanya menyayangkan keputusan tersebut.