mediatugu – Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, menilai sikap Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang tidak menghadiri penerimaan anugerah Bintang Mahaputera di Istana Negara bersifat politis. Gatot seharusnya bisa membedakan urusan kenegaraan dengan politik.
“(Ketidakhadiran Gatot) pasti politis. Enggak mungkin enggak politis,” kata Karding dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?
Karding menilai Gatot seharusnya tahu pimpinan lembaga dan institusi negara bakal diganjar penghargaan. Apalagi hal itu sudah menjadi tradisi di Indonesia.
“Kalau tidak mau terima mestinya ngomong sejak awal kalau tidak mau politis. (Penghargaan) kan isunya sejak lama,” ujar anggota Komisi I DPR itu.
Karding mafhum sikap politik Gatot berseberangan dengan pemerintah. Namun Gatot perlu membedakan Presiden Joko Widodo sebagai pribadi dan unsur negara.
Sikap Gatot, kata Karding, kurang proporsional sebagai mantan Panglima TNI. Gatot seharusnya tak perlu takut dianggap tidak kritis pada pemerintah karena menerima Bintang Mahaputera.
“Harusnya setelah menerima, tegaskan ke publik saya terima, datang, dan tetap pada posisi kritis pada pemerintah. Itu lebih elegan,” tegas dia.
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tidak menghadiri Upacara Penganugerahaan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI 2020 di Istana Negara, Rabu, 11 November 2020. Gatot mengaku berhalangan hadir dan mengirimkan surat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan Gatot tetap mendapatkan tanda jasa Bintang Mahaputera. Mahfud mengatakan bahwa penganugerahaan untuk Gatot akan tetap dikirim melalui Sekretaris Militer.
Gatot menjelaskan alasan dirinya tidak bisa hadir karena saat ini masih dalam suasana covid-19. Sedangkan alasan kedua, yakni penganugerahan tersebut tidak lazim diberikan di November karena biasanya diberikan di Agustus.