Masa kampanye para peserta Pilkada Gunungkidul 2020 tengah berlangsung. Kampanye ini menjadi peluang bagi tiap pasangan calon (paslon) untuk menggalang dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Meski begitu, warga yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan netral dari kontestasi politik Pilkada. Bupati Gunungkidul Badingah pun turut menegaskan hal tersebut.
“Saya sampaikan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul harus netral,” kata Badingah di Rumah Dinas Bupati, Jumat (02/10/2020).
Kewajiban netralitas ASN ini pun sudah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9 ayat (2) menyatakan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.
Tak hanya ASN, Badingah pun menegaskan dirinya akan netral di Pilkada 2020.
Kendati begitu, ia berpesan pada masyarakat Gunungkidul agar mampu memilih pemimpin yang tepat untuk masa jabatan berikutnya.
“Pemimpin masa depan Gunungkidul harus memiliki visi dan misi yang luas, sehingga mampu menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, Plt Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul Tri Asmiyanto mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar netralitas ASN tetap terjaga.
Upaya menjaga netralitas tersebut dilakukan bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul.
“Intinya sosialisasi dan pendekatan sudah kami lakukan agar ASN tidak melanggar asas netralitas ini,” kata Tri di Wonosari siang tadi.
Bawaslu Gunungkidul sejauh ini baru mendata dua kasus dugaan pelanggaran asas netralitas ASN. Kasus pertama adalah 2 ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul dan berikutnya 1 ASN dari lingkungan Pemda DIY yang bertugas di Gunungkidul.
Kajian atas dua kasus tersebut pun sudah dilakukan, di mana salah satunya sudah keluar hasilnya. ASN yang bersangkutan pun mendapat sanksi berupa teguran lisan.
“Kami harap kasus pelanggaran asas netralitas ASN ini tidak terjadi lagi ke depan,” ujar Tri