Media Tugu – Pemerintah Republik Indonesia kembali merencanakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat, salah satunya diungkapkan oleh Wahyudi (37) warga Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah. Menurutnya, rencana penyesuaian harga BBM tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah kebawah.
“Tentu pemerintah harus memberikan alasan kepada masyarakat, kemudian harus memberikan dampak positif bagi masyarakat kecil. Sehingga subsidi yang disalurkan tepat sasaran dan pengalihan subsidi tersebut juga berdampak kepada masyarakat,” ujar bapak dua anak ini.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Putra Mas Wigoro SE SH MH juga memberikan tanggapannya. Menurut Putra, latar belakang dan alasan pemerintah berencana menyesuaikan harga BBM perlu diketahui masyarakat agar bisa dipahami akhirnya meyakini bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bukan semata urusan fiskal APBN.
“Tetapi adanya pengalihan anggaran agar lebih tepat sasaran dan masyarakat kalangan bawah lebih berdaya secara ekonomi,” kata Putra kepada wartawan.
Menurutnya, konnversi kebijakan energi untuk mengarah kemandirian energi harus menjadi prioritas agar kejadian bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tidak terus terulang di masa mendatang.
“Jangan sampai kita jatuh terus pada lubang yang sama. Sudah cukup saatnya kita tidak lagi membakar uang kita di jalan,” lanjutnnya.
Selain itu politisi Partai Perindo itu memaparkan, lebih dari 50 persen pasokan minyak dunia di Timur Tengah dan cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi, yang menyebabkan harga minyak secara global meningkat.
Saat ini harga minyak mentah Indonesia masih tinggi, per Juli 2022 berada dikisaran 106,7 dolar Amerika perbarel atau lebih tinggi 24 persen daripada Januari 2022.
Lanjutnya, mahalnya harga minyak mentah tersebut membuat negara harus mengeluarkan subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak hingga Rp. 506 triliun. Padahal, jumlah anggaran tersebut dapat diminimalisasi dan dioptimalkan untuk pembangunan dibidang.
“Oleh karena itu, kita mendukung rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM, sehingga subsidi dapat dialihkan berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi dan lain-lain,” pungkas Putra Mas.