Seorang putri asli Papua merasa beruntung menjadi salah satu dari belasan orang pertama yang dikirim ke Australia untuk menempuh kuliah S1 dengan biaya ditanggung pemerintah daerah.
Asna Kristina Krebu dilahirkan dari pasangan yang berprofesi sebagai pendidik tingkat sekolah dasar di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.
“Kalau tanpa dana otsus, saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu karena saya dibesarkan di keluarga yang kedua orang tua saya cuma guru SD.
“Jadi peluang untuk bisa studi sampai di luar negeri itu tidak mungkin, mustahil ya, karena mahalnya biaya pendidikan di luar negeri kalau dengan biaya sendiri,” ungkap Tina, sapaan sehari-hari perempuan berusia 40 tahun itu.
Dana otonomi khusus atau dana otsus yang dimaksud Tina adalah bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang menyandang status otonomi khusus.
Semula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, payung hukum itu direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 untuk juga mencakup Provinsi Papua Barat.
Dua puluh tahun sejak diberlakukan Otsus Papua, undang-undang tersebut mengalami revisi lagi yang kini menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021. Alokasi anggaran Otsus Papua dan Papua Barat ditetapkan Rp8,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Bidang prioritas dana otonomi khusus adalah menyediakan kebutuhan mendasar pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Belakangan pemerintah pusat juga menggelontorkan alokasi yang bersifat umum, antara lain untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat.
Dalam pelaksanaannya di bidang pendidikan, dana hibah khusus itu digunakan antara lain untuk membiayai kuliah putra-putri Papua seperti Tina.
“Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa ketika saya bisa studi di luar negeri dengan biaya otsus ini,” akunya.