Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko setuju, kampanye Pasangam Calon (Paslon) dalam Pilkada lebih banyak di media massa. Hal ini mengantisipasi terjadinya klaster Pilkada.
“Media massa harus dijadikan ajang pemberitaan Pilkada dalam menyampaikan visi misi Paslon agar publik tahu apa yang akan dilakukan para kandidat kepala daerah” kata Moeldoko dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dan tokoh media Yogyakarta, Rabu (1/10/2020) malam, di Hotel Marriot Yogyakarta.
Dalam bincang-bincang santai tersebut, Moeldoko menerima sejumlah usulan pemimpin redaksi mengenai maraknya kampanye yang hanya sekadar menampilkan foto-foto narsis calon, sebab banyak yang pemaparan visi misi dalam jumlah massal dilarang karena pandemi Covid-19.
Data dari Bawaslu juga menunjukkan, karena larangan tersebut banyak Paslon yang nekad menggelar pertemuan yang melibatkan banyak orang. Data sementara di 34 daerah yang akan menggelar Pillkada pelanggaran kaitannya protokol kesehatan banyak dilanggar. Paslon yang menggelar pertemuan massal mengabaikan protokol kesehatan misalnya tak pakai masker, dan sebagainya.
Ketika ditanya, karena adanya Peraturan KPU yang melarang kampanye media massa saat ini, maka paslon banyak tak berani. “Peraturan itu dibuat orang, tentu saja bisa diubah” katanya sambil mengingatkan bahayanya jika paslon melanggar aturan.
Karena itu ia mendukung jika media massa mendesak KPU untuk meninjau ulang peraturan tersebut. Ia mengingatkan, kampanye di media massa tak bisa diabaikan. Ia menunjuk contoh, kampanye mencegah Covid-19, ternyata 67 persen warga tahu dari pemberitaan di media massa.
“Saya ketemu pak Doni Monardo ketua Satgas Penanggulangan Covid-19, akan mengajak media massa bersama-sama serentak kampanye menanggulangi Covid-19,” katanya.
Moeldoko mengatakan banyak wartawan yang dalam peliputan tidak dilindungi misalnya dengan rapid test atau swab. Padahal pekerjaan itu sangat berisiko. Dalam pertemuan tersebut Meldoko menerima masukan dari para Pemred untuk bisa mempercepat penanggulangan Covid-19.