Pembangunan infra struktur di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, akan dipercepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI akan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang Kawasan KIT Batang.
“Dari total luas 3.100 hektar, kami akan memprioritaskan fase 1 seluas 450 hektar, supaya mempercepat investasi di tahun ini. Kita akan mempercepat pembangunan jalan, jaringan listrik, sedangkan investor tinggal membangun pabriknya,” kata Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Mulyono, saat meninjau KIT Batang, Minggu (07/02).
Menurut Basuki, saat ini ada 4 investor besar yang masuk di kuartal ketiga. Untuk itu, pihaknya menargetkan tahun 2021 akan selesai tepat waktu.
“Ada dua tahap mulai dari pembangunan saluran air dengan kecepatan 450 liter per detik. Setelah dibangunnya bendungan Kedunglanggar yang akan mampu mengairi KIT Batang dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Basuki juga menjelaskan Kementerian PUPR akan membangun 10 tower, yang diperuntukkan untuk para pekerja.
“Para pekerja tidak perlu khawatir, karena Rumah Susun Pekerja, akan selesai tahun ini. Ada 10 tower untuk para pekerja. Jadi semuanya harus disiapkan secara cepat, dan ditargetkan tahun ini selesai,” jelasnya.
Basuki menambahkan, untuk memenuhi material pembangunan tersebut, pihaknya menegaskan tidak memperbolehkan penggunaan material impor dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan seperti, aspal, lampu-lampu penerangan jalan, dan lainnya, diminta untuk diambil dari lokal. Tidak hanya itu, Pemkab Batang juga harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Hal tersebut menurut Basuki untuk membantu perekonomian daerah. Sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang saat ini terdampak pandemi.
Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, pembangunan KIT bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Batang.
“Pemanfaatan tenaga kerja lokal dimulai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur ringan yang tidak memerlukan alat berat, melainkan tenaga manusia,” ungkapnya.
Diperkirakan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap mencapai 140 ribu orang dalam waktu 5 tahun ke depan. Terkait investor-investor yang telah terdaftar, hal itu menurut Bupati, menjadi wewenang BKPM.
“InsyaAllah kalau sudah selesai penandatanganan kerja sama akan dipaparkan sejelas-jelasnya,” tuturnya.