Gerakan Masyarakat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (GATA NKRI) Aceh menggelar aksi penolakan kehadiran gerakan Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Aceh.
Kehadiran “KAMI” ini dinilai dapat memprovokasi pikiran-pikiran elemen sipil di Aceh dengan berbagai macam narasi yang dibangun cenderung mendiskreditkan segala aspek kegagalan pengelolaan negara oleh Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Pihaknya menilai, kehadiran “KAMI” di Aceh berpotensi dapat mengancam keberlangsungan PERDAMAIAN yang sedang dirasakan rakyat Aceh saat ini,” ungkap Koordinator Aksi yang juga Juru bicara GATA NKRI, Heri Safrijal, disela-sela aksi demo penolakan yang berlangsung di Bundaran Simpang Lima, Kota Banda Aceh, Senin 9 November 2020.
Menurut Heri, 30 tahun lebih masyarakat Aceh menderita dalam pusaran konflik bersaudara mulai dari Perang DI/TII, Cumbok, hingga yang terakhir RI dan GAM.
Dalam pusaran konflik tersebut, kata Heri, telah banyak memakan korban jiwa dan harta benda di Bumi Serambi Mekkah. 15 tahun sudah usia perdamaian di Aceh sejak ditandatangani oleh dua pihak yang bertikai yaitu, Pemerintah Pusat (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Firlandia (Perjanjian MoU Helsinki, 15 Agustus 2005).
“Perdamaian ini hendaknya jangan dirusak oleh segelintir tokoh elit kepentingan di Jakarta yang tergabung dalam gerakan Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia,” tegas Heri.
Selain itu, kata Jubir GATA NKRI Aceh, ada segelintir tokoh nasional yang saat ini berada diluar pemerintahan. Salah satunya adalah, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang sering menamakan gerakan mereka adalah murni gerakan moral yang justru tidak ada hubungan sama sekali, khususnya dalam konteks masyarakat Aceh yang saat ini sedang menikamati suasana perdamaian, progres pembangunan pasca konflik dan tsunami.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Aliansi Gerakan Masyarakat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (GATA NKRI) Aceh menuntut dan menolak keras kehadiran/deklarasi “KAMI” di Aceh dan mengajak masyarakat dengan berbagai alasan, sebagai berikut :
1. Menuntut kepada pihak keamanan terutama Polda Aceh dan TNI untuk memantau secara intensif pergerakan “KAMI” baik berupa mobilisasi massa maupun isu-isu yang dapat memecah belah elemen masyarakat Aceh, dan seraya meminta pihak keamanan TNI-Polri di Aceh untuk bertindak tegas kepada siapapun kelompok yang mengganggu stabilitas KAMTIBMAS di Aceh.
2. Menolak keras kehadiran/deklarasi “KAMI” di Aceh dengan alasan karena dapat mengancam keberlangsungan perdamaian di Aceh dan persatuan NKRI.
3. Menolak keras kehadiran/deklarasi “KAMI” di Aceh karena dapat menggangu stabilitas KANTIBMAS yang sedang berlangsung sangat baik di Aceh.
4. Menolak keras kehadiran/deklarasi “KAMI” di Aceh karena dapat mengganggu konsentrasi Pemerintah Pusat dalam menjalankan agenda pembangunan dan penanganan Covid -19.
5. Mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk tidak terprovokasi dan ikut dengan ajakan propaganda “KAMI” dan mengajak masyarakat Aceh untuk lebih cermat dalam menanggapi isu yang beredar di Aceh.
6. Mengajak masyarakat Aceh untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi yang berbasis kerakyatan.
7. Mengajak masyarakat Aceh mendukung Pemerintah Pusat untuk memperkuat Pancasila sebagai ideologi Bangsa.
8. Mengajak masyarakat Aceh agar tetap produktif dan bersatu padu untuk tetap mematuhi Protokol kesehatan Covid -19 dan melawan Covid -19.
Pantauan media Atjehdaily dilapangan, aksi demo penolakan kehadiran “KAMI” di Aceh ini, diikuti oleh seratusan peserta, dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dari Polresta Banda Aceh.
Setelah selesai menyampaikan orasinya, selanjutnya para peserta aksi demo penolakan tersebut, bergeser kedepan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Sumber : atjehdaily