Kabaintelkam Mabes Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw menilai penyelenggara pemerintahan di Papua perlu dibenahi sehingga tak ada penilaian Otonomi Khusus (Otsus) gagal.
“Otsus tidak gagal tapi ekskutor yang tidak mumpuni,” kata Waterpauw saat menjadi pembicara dalam Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema Ketahanan Sosial Budaya dan Pembangunan Papua dalam Perspektif Ketahanan Nasional di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen, Senin (1/11/2021) siang.
Ia pun melihat beragam kebijakan pemerintah pusat untuk memacu pembangunan diberbagai bidang terkesan tidak maksimal.
Bahkan ada beberapa kepala daerah tidak berkantor berbulan-bulan lamanya.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan di tempat. Kemajuan yang diharapkan tidak berjalan, karena ada yang berkantor di luar daerah bahkan ke Jakarta,” sindirnya.
“Di KPK saja, dari 75 orang yang tes wawasan kebangsaan 50-an di antaranya tidak lulus. Itu artinya wawasan kebangsaan itu perlu dan penting untuk kita semua, karena dengan mempedomani nilai-nilai Pancasila sudah pasti orangnya punya integritas untuk menjalankan suatu tugas dengan baik dan benar,” katanya.
“Saya juga menilai penting adanya suatu wadah yang namanya Komite Revitalisasi Pancasila. Mungkin kita semua perlu memperhatikan ini, kampus Uncen juga demikian,” ajaknya.