Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Apakah Bipang Ambawang itu babi panggang? Saya tidak mau memasuki wilayah ini, karena sensitif, dan subyektif. Saya lebih tertarik mengomentari redaksional pidato kenegaraan bapak Presiden Jokowi yang berpotensia bias secara politik. Siapa anak buah Presiden yang harus bertanggung jawab?
Saya bisa memahami maksud pidato kenegaraan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang. Ini link-nya: https://youtu.be/LBeMpcz8Auo. Pidato itu diarahkan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam konteks mencintai kuliner dalam negeri, untuk menghidupkan sektor ekonomi mikro dan demi kesejahteraan rakyat. Jelas pidato kenegaraan Presiden tidak diarahkan ke substansi Bipang Ambawang. Presiden Jokowi tidak salah.
Saya tidak tertarik membahas soal Bipang Ambawang. Saya tertarik mengapa pidato kenegaraan seperti itu bisa terjadi? Saya yakin bapak Presiden tidak tahu, apa itu Bipang Ambawang. Yang jahat adalah orang di sekitar Presiden. Kalau Presiden Jokowi tahu, tidak akan presiden menyampaikan pidato kenegaraan kontroversial seperti itu.
Bagi saya, pidato kenegaraan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang sangat kontroversial, karena substansi Bipang Ambawang yang sangat sensitif bagi umat muslim, yang memang harus dihormati, dalam konteks pembicaraan secara terbuka di ruang-ruang publik.
Istilah-istilah keagamaan tidak pantas disampaikan di ruang-ruang publik, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara yang plural ini. Demikian juga hal-hal yang sensitif, seperti Bipang Ambawang, bagi kelompok umat muslim.
Saya terbiasa berfikir dengan pola pikir sekuler. Namun, sebagai muslim, saya risih mendengar isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang, karena itu hal sensitif, tidak layak dan etis disampaikan secara terbuka di ruang-ruang publik.
Klarifikasi Mendag justru memperkuat kontroversi pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Ini link-nya: https://youtu.be/kIUTx1HwDUM.
Ada orang yang jelas-jelas ingin menjerumuskan Presiden Jokowi. Kasus Bipang Ambawang bukan kali pertama, sebelumnya banyak hal konyol yang pernah terjadi, yaitu sbb:
- BIN ditulis singkatan dari Badan Intelijen Nasional, padahal yang benar Badan Intelijen Negara. Kesalahan fatal hanya diargumenkan dengan salah ketik.
- Omnibus Law, sama, salah ketik, padahal sudah terlanjur ada demo besar-besaran dan brutal.
- Kontroversi PP Impor beras, salah komunikasi politik.
- Dan sekarang Bipang Ambawang.
Muluk-muluk bicara digitalisasi platform birokrasi, kenyataannya kesalahan konyol empat hal di atas masih saja terjadi. Terlalu rimih untuk sebuah kesalahan.
Sekali lagi, saya tidak membahas dan memasalahkan substansi Bipang Ambawang. I really do NOT care!
Bagi saya kesalahan-kesalahan di atas konyol. Sinergitas antara kebodohan dan perilaku jahat.
Banyak orang Cebol di negeri ini, bukan hanya cebol fisik namun juga cebol nalar, cebol moral dan cebol etika.
Ketika menghadapai Pileg dan Pilpres 2014, ada seseorang tiba-tiba turun panggung dari kursi jabatannya di instansi bergengsi dan bersejarah, gabung pak Jokowi yang kala itu maju jadi Capres. Dia melakukan manuver politik dengan memanfaatkan posisi jabatannya, yaitu safari politik ke Parpol-parpol besar, hanya untuk mengkapling jabatan jika pak Jokowi menang di Pilpres 2014.
Obviously, orang ini memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Etiskah?
Saya yakin, si orang ini tidak akan mundur karena kesalahan-kesalahan di atas, karena jabatan yang dia kejar, bukan prestasi bagi bangsa dan negara. Tidak ada prestasinya sama sekali.
Saya juga dengar rumor, ada yang suka menjelek-jelekkan orang lain di depan Presiden Jokowi. Padahal orang yang dijelek-jelekkan itu tulus berjuang untuk pak Jokowi sejak 2014 hingga hari ini, tanpa pamrih, semata demi kemajuan bangsa dan negara. Dan juga ada orang yang hobinya menghambat surat dari seseorang untuk Presiden. Padahal surat itu berisi ide-ide brilliant membangun negeri ini. Sehingga ada surat penting yang tidak sampai ke Presiden.
Bagi saya pribadi, orang semacam itu hanyalah tikus di lingkaran kekuasaan. Terimakasih.
Yogyakarta, 2021-05-09
BP. Widyakanigara