Tampak pilot pesawat Susi Air PK-BVY, Philip Merthens yang disandera Kelompok TPN OPM, Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan sejak tanggal 7 Februari 2023. Philip berkewarganegaraan Selandia Baru.
JAKARTA, KOMPAS – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah, TNI, dan Polri segera mengevaluasi situasi keamanan terkini di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Strategi dan langkah pendekatan yang tepat untuk menangani dan mencegah berulangnya aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata perlu dipetakan. Selain itu, pengamat isu Papua juga mengusulkan untuk menghentikan kekerasan, dan berdialog untuk Papua damai.
Melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/4/2023), Bambang menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya anggota TNI Prajurit Satu (Pratu) Miftahul Arifin. Dia gugur setelah diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegununungan.
”Menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya prajurit TNI tersebut, serta mengutuk keras aksi anarkis KKB tersebut. Kami meminta TNI-Polri untuk segera menangkap dan memberikan sanksi tegas terhadap KKB,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari insiden itu, Bambang juga meminta pemerintah, TNI-Polri segera mengevaluasi peristiwa itu. Pemerintah juga diminta segera menentukan strategi dan langkah pendekatan yang tepat dalam mencegah dan menangani berulangnya aksi yang dilakukan KKB. Terutama adalah untuk operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga.
”Kami juga meminta pemerintah dan TNI-Polri memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan. Perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB juga harus dijamin,” imbuhnya.
”Kami juga meminta pemerintah dan TNI-Polri memastikan keamanan dan keselamatan para prajurit yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan. Perlindungan kuat yang maksimal dari potensi kelanjutan gangguan dan ancaman dari aksi anarkis KKB juga harus dijamin.”
Saat dimintai tanggapan mengenai peristiwa itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah masih terus berkoordinasi terkait kebijakan penanganan kekerasan di Papua. Koordinasi serupa juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah penyanderaan pilot dari Selandia Baru. Pemerintah terus berupaya membebaskan dengan prioritas utama keselamatan nyawa sandera.
”Masalah situasi, kejadian, dan fakta lapangan informasinya di Pusat Penerangan TNI dan Mabes Polri saja. Biar tidak simpang siur,” ujarnya.
Anggota Komisi I dari Papua Yan Permenas Mandenas berharap ke depan agar aparat TNI dan Polri yang melakukan operasi di Nduga lebih mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan pengejaran kepada KKB. Dia menilai dalam pengejaran terhadap kelompok KKB, dia melihat ada rakyat sipil yang dikorbankan dalam kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri.
”Situasi penyisiran yang dilakukan dan mengorbankan rakyat sipil itu hanya menimbulkan dendam atau konflik di masa depan. Kalau situasi dan penanganan Papua seperti ini, saya rasa sampai kapan pun tidak akan selesai persoalan di Papua. Pasti akan terus bergejolak karena aksi balas dendam itu akan terus dilakukan oleh warga sipil di Papua khususnya di Kabupaten Nduga dan daerah konflik sekitarnya.”
”Situasi penyisiran yang dilakukan dan mengorbankan rakyat sipil itu hanya menimbulkan dendam atau konflik di masa depan. Kalau situasi dan penanganan Papua seperti ini, saya rasa sampai kapan pun tidak akan selesai persoalan di Papua. Pasti akan terus bergejolak karena aksi balas dendam itu akan terus dilakukan oleh warga sipil di Papua khususnya di Kabupaten Nduga dan daerah konflik sekitarnya,” jelasnya.
Dia berharap ke depan operasi penyisiran dan penyelamatan pilot Susi Air lebih jelas target dan sasarannya. Jangan sampai, operasi penyisiran itu membabi buta sehingga masyarakat sipil juga menjadi korban. Dia berharap operasi itu tidak justru menunjukkan kepada publik kejahatan dan kebrutalan TNI-Polri yang berpotensi menimbulkan konflik di masa depan.
”Sehingga saya berharap aparat TNI lebih profesional dalam melakukan pengejaran terhadap TNI tetapi tidak mengorbankan aparat, begitu juga aparat kepolisian,” ujarnya.
Menghentikan kekerasan
Peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Cahyo Pamungkas berpandangan upaya pertama yang harus dirumuskan pemerintah adalah untuk mendeeskalasi konflik bersenjata di Nduga. Cara negosiasi damai dengan seruan untuk menghentikan kekerasan harus dicoba. Sebab, menurut dia, pihak Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPB) yang dipimpin oleh Sebby Sambom sudah menawarkan negosiasi damai untuk pembebasan sandera. Sayangnya, tawaran itu justru direspons dengan pendekatan militer.
Cahyo menilai, perlawanan KKB dan TNPB adalah ekspresi dari berbagai kekecewaan masyarakat Papua terhadap marjinalisasi, diskriminasi, rasisme, pelurusan sejarah, hingga kegagalan otonomi khusus di Papua yang saling tumpang tindih.
”Pendekatan yang harus dilakukan adalah dialog, negosiasi, atau musyawarah”
Ini disebutnya sebagai akar permasalahan Papua. Jika tidak diselesaikan dari akarnya, konflik dan lingkaran kekerasan akan terus berjalan. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah tidak menjadikan mereka seperti musuh. Mereka harus dianggap sebagai sesama warga bangsa.
”Pendekatan yang harus dilakukan adalah dialog, negosiasi, atau musyawarah,” kata Cahyo.
Seruan untuk menghentikan kekerasan, jika berhasil, bisa dipakai untuk dialog atau negosiasi damai yang mungkin bisa menjadi solusi politik jangka panjang perdamaian di Papua. Apalagi jika bisa diupayakan jeda kemanusiaan di papua.
Pemerintah bisa kemudian mengirimkan juru runding untuk berbicara dengan TPNPB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihak yang ditunjuk sebagai juru runding itu idealnya adalah yang bersikap netral sehingga bisa bernegosiasi dengan kedua belah pihak. Cara ini perlu dicoba, pemerintah diharapkan tidak enggan berdialog, karena cara tersebut akan bisa mencegah jatuhnya korban baik dari rakyat maupun aparat. (DEA/BOW)