Media Tugu – Pengamat politik, Karyono Wibowo menuding pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI turut menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia menuturkan, yang menjadi persoalan adalah pernyataan Gatot hendak melawan pemerintahan seakan menggiring opini seolah-olah pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi membuat sejumlah kebijakan membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunis.
“Jika benar pernyataan Gatot seperti itu, maka Gatot tengah melakukan manuver politik untuk membangun sentimen negatif kepada pihak pemerintah. Di sisi lain, Gatot tengah memainkan drama politik ‘playing victim‘ atas pernyataannya yang menyebut bahwa dia diberhentikan dari jabatan panglima TNI gara-gara meminta pemerintah untuk memutar kembali film G30S/PKI, ” kata Karyono kepada Tagar, Rabu, 30 September 2020.
Karyono menyebut, ‘Jualan’ isu komunis atau PKI dalam konteks pertarungan politik tidak diharamkan. Tetapi menurutnya, Gatot terlalu sederhana dalam membuat kalkulasi politik jika hanya mengandalkan isu kebangkitan PKI.
“Mungkin dia hanya terinspirasi oleh kejayaan Jenderal Besar Soeharto yang berhasil menjadi pemimpin pemerintahan orde baru setelah berhasil menumpas PKI. Suharto memang pemimpin yang dilahirkan dari proses sejarah dan dinamika pergulatan politik dan ideologi pasca perang dingin yang membelah dunia menjadi dua blok, yaitu blok barat yang kapitalis, dan blok timur yang komunis,” ucap dia.
“Saat itu, sekutu Barat yang dipimpin Amerika dan Inggris memiliki misi untuk membersihkan pengaruh komunis di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tapi kini realitasnya telah berubah. Ideologi komunis sudah tidak laku. Negara-negara sosialis-komunis runtuh. Kondisinya sudah tidak seperti di awal-awal Suharto berkuasa, ” kata Karyono menambahkan.
Menurutnya, perubahan sosial dan geo politik nasional dan global perlu menjadi pertimbangan, apakah masih relevan mengusung isu tersebut atau tidak.
Selain itu, kata dia, propaganda isu komunis atau PKI terbukti kurang efektif untuk menaklukkan lawan politik. Hal itu, lanjutnya, teruji ketika isu tersebut berkali-kali digunakan guna membendung laju dukungan PDI Perjuangan dan Joko Widodo dalam beberapa kali pemilu.