Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, KPK senantiasa terus berbenah untuk menyempurnakan metode penanganan korupsi di Indonesia.
KPK, kata Firli, telah banyak melakukan terobosan agar pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kegaduhan.”Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPK senantiasa terus berbenah, membuat banyak terobosan baru untuk menyempurnakan setiap metode penanganan korupsi agar jauh dari kata heboh apalagi dapat menimbulkan kegaduhan, dengan cara-cara lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif, yang dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa dan negara,” kata Firli dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (19/12).
Firli menerangkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk menangani korupsi di Tanah Air. Seperti misalnya, lanjut Firli, pendekatan asset recovery, penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi.”Pendekatan asset recovery, penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi adalah hal utama lainnya yang juga kami lakukan untuk menangani korupsi di negeri ini,” katanya.
Firli mengatakan KPK juga turut bersinergi dengan Kejaksaan Agung untuk menerapkan pasal pencucian uang kepada para koruptor sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
KPK juga tengah mengejar aset-aset koruptor yang berada di luar negeri.”Sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung, terus kami jalani terutama dalam menerapkan pendakwaan pencucian uang lewat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan membuka luas kerja sama dengan negara lain dalam pengejaran aset koruptor,” ungkap Firli.
Firli mengatakan, KPK tengah menjalankan konsep trisula untuk membangun budaya antikorupsi. Trisula pertama yakni pendidikan dalam upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang antikorupsi.”Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring di mana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah korupsi.
Hal ini sesuai amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang antikorupsi,” tuturnya.Trisula terakhir yakni penindakan yang tidak sekadar hukuman badan, tetapi juga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.
Firli berharap dengan konsep trisula KPK itu, masyarakat dapat melihat korupsi sebagai jalan sesat.”Insyaallah dengan trisula KPK, masyarakat dapat melihat korupsi adalah jalan sesat, perbuatan maksiat yang hanya menyuguhkan kenikmatan sesaat di mana dosanya harus ditanggung dunia akhirat,” tuturnya.