Sejumlah pihak mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Masyarakat juga disebut menunggu keputusan ini karena ingin hidup damai.
“Sikap tegas pemerintah ini sudah lama ditunggu rakyat Indonesia yang cinta damai dan berprinsip NKRI,” kata politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, Minggu 3 Januari 2021.
Irma meminta masyarakat yang sempat bergabung dengan FPI agar menebarkan kebaikan tanpa membuat gaduh. Dia yakin dakwah dengan cara-cara santun akan lebih diterima masyarakat.
Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan pemerintah memiliki kewenangan dan memiliki dasar hukum yang kuat melarang aktivitas organisasi FPI. “Kita semua sudah tahu rekam jejak FPI selama ini,” katanya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebut mengatur soal keberadaan organisasi kemasyarakatan. Pasal 59 Ayat (3) menyebutkan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.