DOB Papua: Percepat Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Belakangan Papua menjadi perhatian karena pemekaran yang dilakukan.

Bumi Cenderawasih yang tadinya terbagi dua provinsi saja, yakni Papua dan Papua Barat, kini telah dimekarkan lagi menjadi total 6 provinsi.

Daerah otonomi baru (DOB) yang lahir dari Provinsi Papua adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Sedangkan dari Papua Barat, ada Papua Barat Daya yang menyusul pemekarannya.

Diketahui, pembentukan DOB Papua ini sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

Tujuannya tak lain untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, Papua memiliki wilayah yang luas hampir 3 hingga 4 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta.

Tak ayal, luasnya wilayah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan, di samping medan geografisnya yang tidak mudah dijangkau.

“Di samping itu pelayanan publik dan spend of control manajemen pemerintahan juga menjadi terkendala. Kita tahu bagaimana teman-teman di Asmat, di Boven Digoel harus berurusan di Jayapura, penerbangan belum tentu ada setiap hari saat itu, ini menjadi masalah,” ujar Tito Karnavian dilansir dari laman resmi Kemendagri.

Oleh karena itu, Tito bersyukur atas pemekaran Papua.

Sebab, akan membuat semua proses manajemen pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih mudah.

Tito menilai, pemekaran tersebut akan lebih banyak berdampak positif terhadap percepatan pembangunan seperti yang dialami Papua Barat dan juga beberapa daerah lainnya.

“Kita lihat pembangunan di Papua Barat menjadi sangat luar biasa, bagaimana di Sorong, bagaimana di Manokwari yang satunya dulu kecamatan sekarang hampir menjadi kota,” tandasnya.

Komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sudah semestinya diserap baik oleh ketiga Penjabat Gubernur DOB yang telah dilantik Tito Karnavian.

Adalah Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, dan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.

Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, mendorong ketiganya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

Terlebih khusus, Mandenas mendorong Pj Gubernur Papua Pegunungan untuk mampu meyakinkan masyarakat bahwa hadirnya pemerintahan di wilayah tersebut akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal ini tentunya berlaku juga di Papua Tengah maupun Papua Selatan.

“Itu yang paling utama. Sebab, kalau masyarakat tidak dapat diyakinkan, maka masyarakat pasti akan mengadu kepada pemerintah pusat bahwa mau Papua dimekarkan atau tidak, kehidupan mereka itu tetap sama,” jelasnya.

Padahal, tujuan pemekaran itu untuk mempercepat pemgbangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *