Aksi demontrasi damai ‘berlabel’ people power yang terjadi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat (7/7) yang lalu dinilai oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Syarif Abdurrahman tak lebih dari sakit hati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Syarif Abdurrahman, argumentasi yang dibangun pada aksi itu juga kurang kuat.
“Karena banyak asumsi dan lebih pada luapan marah sisa Pemilu 2014 dan 2019,” kata Syarif Abdurrahman, Senin (10/07).
Syarif Abdurrahman juga menilai, aksi people power di Solo itu berdampak kurang baik kepada masyarakat yang diajak.
“Karena merawat kebencian ke Jokowi, menganggap Jokowi tidak ada baiknya,” ujar dia.
Masih menurut pandangan anggota lembaga pers mahasiswa Islam HMI itu, aksi people power di solo itu juga terlihat seperti hanya mencari perhatian publik saja.
“Ada sebuah gejala ‘post power syndrome’, yaitu suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri,” ulasnya memandang.
“Pemerintah harus menjawabnya dengan prestasi dengan terus membangun sumberdaya manusia dan insfratruktur,” tutur Syarif Abdurrahman.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Kelvin Arisudin mengatakan, aksi people power yang terjadi di Solo iru merupakan gerakan yang dimulai muncul karena Presiden Jokowi dinilai ikut ‘cawe-cawe’ dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
“Dinilai presiden digambarkan sebagai tirani yang dikuasai oligarki, dan meminta presiden harus segera mundur,” kata Kelvin Arisudin.
Menurut Kelvin, jika gerakan people power di Solo itu merupakan gerakan yang besar, mungkin bisa berdampak pada terjadinya perpecahan.
“Namun saya rasa gerakan people power ini tidak begitu besar seperti seblum-sebelumnya. (People power) ’98 bisa terjadi karena masyarakat kecewa dengan kepemimpinan presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun, dilanjut dengan kepemimpinan Gus Dur, terjadinya people power dikarenakan Gus Dur telah membubarkan parlemen,” papar Kelvin.
“Nah kalau sekarang kan saya rasa kurang adanya hal yang berpotensi untuk terbentuknya gerakan yang meminta agar presiden Jokowi mundur. Jika sesuai hasil survei LSI, tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden Jokowi ini sangat tinggi, 82 persen kurang lebih dan masih banyak surveii lainya yang hampir sama hasilnya,” beber Kelvin Arisudin.